Jakarta PSBB Total, Kemenhub: Pengendalian Transportasi Mengacu Aturan Lama

Senin, 14 September 2020 - 00:06:00 WIB

Kemenhub memastikan pengendalian transportasi yang diberlakukan tetap sesuai Permenhub 41 Tahun 2020 beserta aturan turunannya pada masa pandemi Covid-19. (Foto: Ist)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan pengendalian transportasi yang diberlakukan tetap sesuai Permenhub 41 Tahun 2020 beserta aturan turunannya pada masa pandemi Covid-19. Hal ini sehubungan dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta mulai Senin (14/9/2020).

“Berdasarkan hasil koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI yang telah berlangsung selama beberapa hari, pengendalian transportasi yang dilakukan tetap mengacu pada Permenhub 41 Tahun 2020 dan aturan turunannya yaitu Surat Edaran Menhub yang telah diterbitkan pada 8 Juni 2020 lalu,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (13/9/2020).

Tindak Middleman yang Mainkan Harga Telur, Mentan: Cabut Izinnya Kalau Perlu Tangkap

Selain itu, tidak ada penerapan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) seperti di masa PSBB sebelum masa transisi. Adapun persyaratan penumpang antarkota akan tetap mengacu pada Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 9 Tahun 2020 di mana syarat rapid test (hasil nonreaktif) atau tes PCR (hasil negatif) juga masih akan diberlakukan.

Adita mengatakan, telah berkoordinasi dengan para operator transportasi agar terus melaksanakan protokol kesehatan dengan pengawasan yang ketat mulai dari keberangkatan, saat perjalanan, sampai di area kedatangan. Para operator prasarana dan sarana harus memastikan semua protokol yang telah tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 11 (transportasi darat), Nomor 12 (transportasi laut), Nomor 13 (transportasi udara) dan Nomor 14 (transportasi Kereta Api) terlaksana sesuai ketentuan.

Anies Akan Koordinasi dengan Kemenhub dan Bodetabek usai Putuskan PSBB Total

Penumpang maupun petugas wajib menggunakan masker dan menjaga jarak. Sedangkan operator wajib memastikan pembatasan kapasitas maksimal penumpang, menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitizer dan penyemprotan disinfektan pada sarana dan prasarana transportasi secara berkala untuk mencegah penularan Covid-19 di area transportasi publik.