Jalankan Kebijakan B20, Pertamina Mengaku Kekurangan Minyak Sawit
JAKARTA, iNews.id - PT Pertamina (Persero) mengaku kesulitan untuk mengolah minyak sawit (Fatty Acid Methyl Esters/FAME) untuk dicampur ke solar dalam rangka menjalankan biodiesel 20 (B20).
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, ada 112 terminal BBM Pertamina yang siap digunakan untuk mendukung B20. Namun baru 69 terminal yang sudah menerima penyaluran FAME. Sebagian besar terminal yang belum mendapat pasokan ada di kawasan Timur seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi
"Seluruh instalasi Pertamina sudah siap blending B20. Namun penyaluran B20 tergantung pada suplai FAME, di mana hingga saat ini suplai belum maksimal didapatkan," kata Nicke melalui keterangan tertulis, Jumat (21/9/2018).
Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas'ud Khamid menambahkan, keberhasilan Pertamina mendukung program pemerintah itu sangat bergantung keberlanjutan suplai FAME dari para produsen.
Pengawasan Perluasan B20, Kementerian ESDM Terapkan Silent Audit
Dia mencontohkan, terminal BBM Plumpang di Jakarta sepanjang 15-20 September 2018 tidak bisa optimal memproduksi B20 karena kekurangan pasokan dari produsen FAME. Padahal, Pertamina juga harus memproduksi BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Pertamina punya 112 terminal BBM, kami siap semua untuk mengolahnya sepanjang suplai ada dari mitra yang produksi FAME. Begitu FAME datang bisa langsung kami blending dan jual," ucapnya.
Mas'ud menyebut, total kebutuhan FAME Pertamina untuk dicampur ke solar subsidi dan nonsubsidi mencapai 5,8 juta kiloliter per tahun. Angka itu dihitung dari total konsumsi solar dikali 20 persen.
"Total konsumsi solar subsidi dan non subsidi 29 juta kiloliter per tahun, " jelasnya.
Soal denda sebesar Rp 6.000 per liter bagi badan usaha BBM yang tidak melakukan pencampuran FAME, Mas'ud mengaku akan berdiskusi dengan pemerintah.
"Denda ini kami dukung supaya disiplin. Tapi kalau kondisi di lapangan suplai FAME-nya tidak ada, kami juga tidak bisa mengolah dan menyalurkan B20. Jadi ini harus didiskusikan lagi dengan pemerintah," ujarnya.
Editor: Rahmat Fiansyah