Jejak Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045 

JAKARTA, iNews.id- Pemerintah resmi memulai proyek pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proyek tersebut diharapkan mampu mewujudkan wajah pembangunan Indonesia yang tidak lagi berkutat di Pulau Jawa atau Jawa sentris, namun pembangunan yang merata atau Indonesia sentris.

Pada 15 Februari 2022 lalu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang sekaligus memberikan nama untuk ibu kota baru yaitu Nusantara. Seiring perjalanannya UU tersebut mengalami revisi menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Juga

Purbaya Respons Usulan untuk Turunkan PPN ke 8 Persen

Pada November 2022 selanjutnya, Pemerintah melakukan penjajakan pasar perdana untuk menarik minat investor mendukung pembangunan IKN yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Pada acara penjajakan pasar tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pembangunan IKN ini merupakan cita-cita negara untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Namun dalam pembangunan IKN ini pendanaan yang dibidik pemerintah dominan dari sektor swasta 80%, sedangkan APBN 20%. Hal itu bertujuan agar pembangunan yang dilakukan tidak terlalu membebani ruang fiskal APBN.

Baca Juga

Tantang Generasi Muda Bangun IKN, Wamenkominfo: Ini Mimpi Besar

"Jadi Nusantara adalah masa depan Indonesia dan bisa terwujud dengan upaya bersama bukan hanya pemerintah yang bergerak bukan hanya pemerintah. Karena memang pemerintah hanya kurang lebih menyiapkan 20% dari budget yang ada 80% kita berikan kesempatan kepada investor kepada investasi," ujar Jokowi dalam sambutannya. 

Perkiraan kasarnya kebutuhan pembiayaan pembangunan IKN mencapai Rp466 triliun, pembiayaan dari APBN ditargetkan sekitar Rp89,4 triliun, Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan swasta (dalam dan luar negeri) Rp253,4 triliun, sedangkan BUMN dan BUMD sekitar Rp123,2 triliun.

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Anggaran Rp2 Triliun per Tahun untuk Garap Proyek KPBU di IKN

Berangkat dari penjajakan pasar tersebut, akhirnya sektor swasta mulai melirik dan tertarik akan proyek-proyek yang ditawarkan pemerintah. Surat minat invetasi atau LOI (Letter of Intent) terus bertambah yang diajukan kepada Badan Otorita. 

Berdasarkan catatan Badan Otorita IKN, jumlah LOI yang masuk hingga bulan November 2023 atau genap setahun pasca penjajakan pasar perdana sebanyak 323 LOI, yang terdiri dari Investor Asing maupun dalam negeri.

Baca Juga

Infografis Pekerja di IKN Bakal Bebas Pajak Penghasilan hingga 2035

Kepala Otorita IKN, Bambangan Susantono menjelaskannya setidaknya ada 3 visi dan tujuan utama pembangunan IKN. Pertama menjadi kota yang berkelanjutan di dunia, kedua penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan ketiga simbol identitas nasional.

Kota berkelanjutan di dunia nantinya akan diwujudkan dalam tata kota yang selaras dengan alam, bahkan lebih dari 75% dari 256.142 hektare luasan IKN untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi pangan). Kemudian kota baru yang dibangun itu juga ditargetkan sebagai kota net zero emission, harapanya instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi ibu kota, serta 60% penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung.

Baca Juga

Progres Pembangunan Infrastruktur Dasar IKN Tembus 60 Persen, Rampung Pertengahan 2024

"Otorita IKN akan meluncurkan sebuah dokumen yang berisikan cetak briu dan juga roadmap untuk bagaimana kita menangani hal-hal yang berhubungan dengan climate change (perubahan iklim). Bisa adaptasi, bisa mitigasi, bisa climate proving dan sebagainya," ujar Bambang dalam media briefing secara virtual, Jumat (24/11).

Pembangunan IKN juga ditargetkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di Masa Depan. Hal itu dicapai dengan penciptaan peluang ekonomi tangguh untuk semua. Targetnya kemiskinan pada populasi IKN pada tahun 2035 menjadi 0%. Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita setara ekonomi berpendapat tinggi, serta menjadi kota dengan rasio gini regional terendah di Indonesia pada tahun 2045.

Selanjutnya tujuan ketiga dari adanya pembangunan IKN ini adalah sebagai simbol identitas nasional. Hal ini diwujudkan dalam bentuk terintegrasinya 100% penduduk di Indonesia lewat pembangunan infrastruktur konektivitas yang merata. Kemudian kota juga bakal dibangun dengan ruang publik yang dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif gender dan inklusif.

“Pengembangan Nusantara sebagai Kota Cerdas bertujuan untuk menciptakan kota yang tangguh dan berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan perkotaan dengan pemanfaatan teknologi," kata Bambang dalam keterangan resminya.

Pembangunannya IKN ini diharapkan mampu menjadi mesin baru penggerak ekonomi Indonesia. Setidaknya ada 3 strategi pengembangan ekonomi IKN dan Kalimantan Timur, pertama diversifikasi dan sektor ekonomi baru, kedua prinsip pengembangan industri yang mengusung konsep sustainable, green, and technologically advance, dan ketiga pembangunannya Ibu Kota negara sebagai prime mover pemulihan ekonomi.

Mengutip buku saku one map one planing yang diterbitkan Badan Otorita IKN, dengan adanya pembangunan IKN ini nantinya bakal mampu menyokong pengembangan kota disekitarnya. Misalnya Samarinda sebagai jantung yang isinya pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi yang diremajakan. Pembangunannya IKN bakal membuat Samarinda menjadi mercusuar untuk penambangan batubara berkelanjutan, dan basis manufaktur baru untuk energi terbarukan.

Balikpapan akan menjadi semacam otot sebagai simpul hilir migas dan logistik untuk Kalimantan Timur. Sehingga nantinya Balikpapan diharapkan mampu menjadi basis hilirisasi industri pengolahan minyak dan gas menjadi petrokimia serta menjadi pelabuhan utama untuk provinsi dan wilayah.

Kemudian IKN sendiri nantinya akan menjadi semacam pusat inti saraf yang didalamnya terdiri dari pusat layanan pemerintah dan masyarakat, pusat inovasi dan pusat bakat, industri bersih dan berteknologi tinggi, serta basis untuk pariwisata di wilayah tersebut.

Badan otorita juga sudah memetakan setidaknya ada 6 klaster ekonomi dan 2 klaster pemampu untun mewujudkan IKN sebagai super hub ekonomi Indonesia di masa depan. 

Adapun 6 klaster ekonomi tersebut pertama Klaster Industri Masa Depan yang Berbasis Energi Terbarukan, kedua Klaster Farmasi Terintegrasi, ketiga klaster industri berbasis pertanian berkelanjutan, keempat klaster ekowisata dan wisata kebugaran yang inklusif, kelima klaster industri kimia maju dan turunannya, keenam klaster energi rendah karbon. Kemudian ada dua klaster enabler atau pemampu yang terdiri dari kota cerdas dan industri 4.0, serta pusat pendidikan abad ke- 21.

"Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata, yaitu dengan pemindahan pusat gravitasi ke luar pulau Jawa," kata Bambang.

Pada kesempatan yang berbeda, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Agung Wicaksono mengatakan hingga akhir tahun 2023 mendatang setidaknya sudah ada Rp45 triliun dana investor yang masuk ke IKN dalam bentuk investasi langsung. 

"Pak Presiden pernah bilang ada Rp45 triliun tahun ini (total investasi), IKN mengejar Indonesia emas tahun 2045, tahun ini sudah Rp45 triliun, semangat 45," lanjut Agung.

Ekonom menilai pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur akan melahirkan pusat ekonomi baru Tanah Air. Hal ini sesuai dengan visi misi Indonesia 2045 yang sudah disusun.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menuturkan, ketika sebuah kota akan di isi manusia dalam jumlah yang besar tentunya akan menciptakan perputaran roda ekonomi yang baru dan lebih besar.

"Masyarakat di luar Jawa yang ada di pelosok itu juga kan daya belinya sangat rendah, sekarang ini kita mempunyai pusat ekonomi baru di luar jawa yaitu kalimantan, dan ini akan memicu juga pertumbuhan ekonomi yang ada di sekitarnya," kata Piter saat dihubungi MNC Portal beberapa waktu lalu.

Piter menambahkan, dengan dipindahkannya para pejabat dan pusat pemerintahan yang membawa PNS akan meningkatkan daya beli masyarakat setempat. Sebab, masalah daya beli di masyarakat masih menjadi persoalan utama di Indonesia.

"Dengan adanya aktivitas ekonomi itu maka akan besar kemungkinan pusat-pusat industri akan muncul di Kalimantan. Pemerintah sudah merencanakan untuk maksimal kita dukung saja, kebijakannya jangan maju mundur, kalau sudah ditetapkan ya harus dilaksanakan sepenuhnya," ucap Piter.

Editor: Ibnu Hariyanto