Jika Harga BBM Naik, Ekonom: Inflasi Indonesia Bisa Melebihi 5 Persen

JAKARTA, iNews.id - Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (Core Indonesia), Yusuf Rendy Manilet, mengatakan inflasi Indonesia bisa melebihi 5 persen jika pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan solar.

Sebagai informasi kita tahu pemerintah menargetkan inflasi berada pada kisaran 3±1 persen. Sementara saat ini inflasi tahunan telah berada di level 4 persen.

Bnetfit Luncurkan Identitas Baru, Siap Pimpin Transformasi Digital Nasional 2026

"Jadi tentu saja jika BBM naik akan berpotensi mendorong inflasi berada di luar target pemerintah," kata ujar Yusuf kepada MNC Portal di Jakarta, Senin(22/8/2022).

Menurut dia, beragam dampak kemudian bisa diberikan ke perekonomian. bahwa dampak yang umumnya terjadi adalah tergerusnya daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Ketika pemerintah menaikkan harga BBM, umumnya inflasi akan mengalami peningkatan.

Ikuti Arahan Jokowi, Sutarmidji Sebut Kalbar Siap Tekan Inflasi Bersama TPID

"Itu sebabnya, saya perkirakan kenaikan ataupun dampak kenaikan harga BBM bisa mendorong inflasi melebihi 5 persen. Apalagi dengan asumsi pemerintah tidak memberikan kompensasi dari naiknya inflasi dalam bentuk misalnya bantuan langsung tunai (BLT), kepada tidak hanya kelompok miskin tetapi juga kelompok menengah yang berpotensi terdampak dari kebijakan ini," ungkap Yusuf.

Dia menjelaskan, kompensasi ini menjadi penting terutama kalau berbicara konteks tahun ini, karena pemerintah masih menargetkan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun nanti dan juga penyaluran dari BBM subsidi juga masih berada pada proses penyesuaian kepada data yang lebih reliabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Inflasi Diprediksi Naik, Pedagang Pasar dan Ritel Khawatir Omzet Merosot

Yusuf memaparkan, dampak lain yang juga bisa diberikan dari meningkatnya inflasi adalah potensi peningkatan jumlah penduduk miskin. Pasalnya, inflasi adalah gambaran mengenai pergerakan harga, dan untuk mengukur garis kemiskinan BPS juga menggunakan harga tertentu di suatu produk barang dan jasa.

"Jika inflasi mengalami peningkatan maka garis kemiskinan juga akan mengalami peningkatan sehingga ini yang berpotensi mendorong tingkat kemiskinan akan berada pada level yang relatif lebih tinggi jika inflasi meningkat secara signifikan," kata Yusuf.

Berbicara soal kesiapan masyarakat soal kenaikan harga BBM, Yusuf mengatakan bahwa ini tergantung masyarakat mana yang dimaksud. Kelompok menengah ke atas relatif siap karena penghasilan mereka relatif tinggi,

"Titik yang menjadi perhatian sebenarnya adalah kelompok pendapatan menengah ke bawah, terutama pendapatan masyarakat yang hidup di sekitar garis kemiskinan," tambah Yusuf.

Mereka ini, lanjutnya, belum dikategorikan miskin tetapi dikategorikan hampir miskin. "Kelompok inilah yang menurut saya perlu diidentifikasi dan kemudian mendapatkan BLT setidaknya selama periode kenaikan inflasi ini terjadi," tutur Yusuf.

Editor: Jeanny Aipassa