JK Minta Jalur MRT Diperpanjang Minimal 200 Km

JAKARTA, iNews.id - Jalur Moda Raya Terpadu (MRT) harus diperpanjang minimal 200 kilometer dalam satu tahun. Saat ini, baru MRT Bundaran HI-Lebak Bulus sepanjang 16 kilometer yang pengerjaannya nyaris rampung dan akan dioperasikan Maret 2019. Dengan perpanjangan jalur MRT, moda transportasi massal di DKI Jakarta menjadi tepat guna.

”Karena semuanya sudah baik tinggal kita memutuskan untuk harus lebih panjang lagi. Semua setuju minimal 200 kilometer dalam satu tahun,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) seusai mencoba MRT Bundaran HI-Lebak Bulus di Jakarta kemarin.

BKPM Catat Jumlah Pelaku Usaha Bertambah 3 Juta Orang dalam Satu Tahun

Rencananya proyek MRT dilakukan dalam tiga tahap. Fase pertama yakni Bundaran HI-Lebak Bulus sepanjang 16 kilometer dengan 13 stasiun. Fase kedua dibangun sepanjang 8,1 km untuk rute Bundaran HIKampung Bandan. Fase ketiga rute Balaraja-Cikarang sepanjang 87 km.

”Kita butuh minimal 200 kilometer, baru semua warga Jakarta dapat terjamin sistem transportasinya,” kata JK.

Sebelum melakukan uji coba, Wapres meninjau perkembangan pembangunan Stasiun MRT Bundaran HI. JK yang didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berangkat menaiki MRT dari Stasiun Bundaran HI pukul 10.34 WIB, kemudian melintasi Stasiun Dukuh Atas, Setiabudi, Bendungan Hilir, Istora, dan terakhir Lebak Bulus.

Dari Lebak Bulus, JK bersama rombongan kembali menggunakan MRT menuju Stasiun Bundaran HI. Perjalanan MRT memakan waktu sekitar 30 menit sekali jalan tanpa berhenti di setiap stasiun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, operasional MRT Bundaran HI-Lebak Bulus merupakan tahap awal pengintegrasian antarmoda transportasi di Ibu Kota. Dia menargetkan perpindahan kendaraan pribadi ke angkutan umum sekitar 75 persen baru terjadi pada 2030.

Idealnya MRT membutuhkan jarak tempuh 200 kilometer yang akan terus dibangun hingga 2030, melanjutkan MRT Bundaran HI-Lebak Bulus. Tak hanya MRT, pemerintah pusat dan Pemprov DKI sepakat membangun secara masif moda transportasi massal lainnya di Jakarta seperti light rail transit (LRT) maupun pengembangan bus rapid transit (BRT) yang menjangkau secara maksimal.

”Saat ini 75 persen kendaraan pribadi, 25 persen angkutan umum. Pada 2030 kalau seluruh moda transportasi di Ibu Kota bisa diintegrasikan akan terbalik, 75 persen angkutan umum dan 25 persen kendaraan pribadi,” ujar Anies.

Sesuai pesan JK, Anies mengatakan, integrasi moda transportasi harus nyaman, aman kemudian tepat waktu dan terjangkau secara harga, geografis dari mana ke mana saja tanpa kemacetan. Semua moda transportasi terintegrasi ke depan harus dikelola Pemprov DKI.

Menurut Anies, moda transportasi yang dikelola DKI saat ini adalah BRT dan non-BRT. Keduanya sudah terintegrasi baik fisik, tiket, hingga rute perjalanan. Upaya melayani masyarakat dari rumah menggunakan angkutan umum sudah berjalan melalui program Jak Lingko.

”Selain mengintegrasikan stasiun MRT dan halte Transjakarta, kami juga menyiapkan park and ride. Sekarang dibangun di sisi selatan sekitar Lebak Bulus, Ragunan, dan Fatmawati. Warga yang mau ke Sudirman-MH Thamrin tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi, tapi pakai MRT saja,” ucap mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, Gubernur Anies sangat concern membicarakan integrasi baik integrasi rute, manajemen maupun pembayaran. Tahapannya ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Karena itu, meski MRT fase I beroperasi pada Maret mendatang, belum menjamin pengguna kendaraan pribadi berpindah ke angkutan umum.

Dia berharap Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sebagai fasilitator pemerintah pusat dan daerah dapat mengingatkan kembali betapa pentingnya integrasi antarmoda transportasi.

”Secara maraton, kita bahas seperti connecting , moda lanjutan, juga sarana infrastruktur sehingga berjalan sesuai target pada 2030,” ujarnya.

Ketua BPTJ Bambang Prihartono menuturkan, sesuai Peraturan Presiden No 55 Tahun 2018, BPTJ berwenang mengintegrasikan moda transportasi Jabodetabek baik integrasi fisik maupun sistem pembayaran.

Bahkan, BPTJ telah membuat kajianmenghitungtotalinvestasi yang diperlukan selama 2018- 2029 untuk membangun integrasi moda di wilayah Jabodetabek sebesar Rp600 triliun. (Bima Setiyadi/Ant)

Editor: Rahmat Fiansyah