Jokowi Ingatkan BPKP Bantu Percepat Pembangunan: Jangan Perbanyak Lampu Merah!

JAKARTA, iNews.id - Presiden Jokowi resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta pada hari ini, Rabu (22/5/2024). Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membantu mempercepat pembangunan.

Menurut Jokowi, BPKP memiliki peran besar dalam mengawal kesinambungan pembangunan agar rakyat mendapatkan manfaat yang maksimal. Dirinya mencontohkan BPKP dalam kereta diibaratkan berkontribusi dalam membangun rel dan memastikan kereta sampai tujuan dengan cepat dan tepat.

Baca Juga

Komitmen Berdayakan UMKM Desa, MNC Peduli Bantu Pemasaran dan Sosialisasi Pelaku Usaha Kecil

"Sehingga tidak boleh hanya sekadar memperbanyak lampu merah. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, bukan itu. Atau menambah tanda larangan, pokoknya ini tidak ini tidak, bukan itu," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, jika BPKP banyak mengeluarkan larangan maka akan memperlambat pembangunan. Padahal dibutuhkan pembangunan yang cepat.

Baca Juga

BPKP Periksa Bendahara Umum Halsel soal Mega Proyek Pembangunan Masjid Raya

"Karena kalau itu terjadi ujungnya justru memperlambat. Padahal tadi kita pengen keretanya cepat sampai tujuan atau saking ketakutannya malah keretanya berhenti di tempat. Ditunjuk jadi pimpinan proyek 'ndak, ndak, ndak yang lain saja' kan lucu biasanya jadi pimpinan proyek rebutan. Ini lah tujuan agar kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan pas tepat," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa sasaran dari BPKP bukan mengincar kesalahan tapi mencegah penyimpangan. BPKP, kata Jokowi, seharusnya memberikan arahan yang benar dan membenarkan sejak awal jika ditemukan kekeliruan.

Baca Juga

Tak Terima Hasil Audit BPKP, Mantan Kades di Purworejo Bongkar Jalan Beton di Desanya

"Sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal itu bukan untuk mencari kesalahan, tapi justru mencegah penyimpangan-penyimpangan. Sehingga mestinya diberikan arahan yang bener yang mana, tuntunan yang tepat yang mana bukan memasang jebakan, 'lah ini keliru diemin aja' mestinya dibetulkan di awal diberi tahu di awal ini keliru," kata Jokowi.

"Jangan terbalik, fokusnya bukan berapa banyak yang melakukan penyimpangan tapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatkan rakyat dari program pemerintah, ke sana mestinya  ke sana," tandasnya.

Editor: Puti Aini Yasmin