Jokowi Minta Borobudur Dikelola Satu Atap 

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, dikelola satu atap. Karena itu, pemerintah akan membentuk manajemen otoritas tunggal atau single authority management.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan, keputusan Borobudur dikelola satu atap diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) yang dihadiri sejumlah kementerian terkait serta dua gubernur, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X. Sebagai dasar hukum atas keputusan ini, Kepala Negara akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres). 

Baca Juga

Awasi Kinerja Pegawai Bea Cukai, Purbaya Bakal Rajin Sidak Pelabuhan

Tim pengelola Candi Borobudur terdiri dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

"Memutuskan akan mengeluarkan Perpres yang menyatakan Borobudur akan dikelola satu atap, antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Pariwisata, dan Menteri BUMN," kata Erick melalui akunnya di Instagram, dikutip Rabu (14/6/2023).  

Baca Juga

Revitalisasi Candi Borobudur, Pemerintah Bentuk Single Authority Management

Meski ada beberapa Kementerian, pengelolaan Candi Borobudur tetap di bawah payung PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC). Erick memastikan TWC akan menyeimbangkan antara heritage atau konservasi, wisata, spiritual, dan pendidikan. 

"Karena kita tahu Borobudur terus menurun, lalu juga untuk keagamaan seperti Waisak kemarin. Dan nanti ada renovasi menyeluruh di Borobudur sehingga terjadi keseimbangan," ujarnya.

Sementara rencana pemerintah akan membentuk single authority management atau manajemen otoritas tunggal untuk mengelola Candi Borobudur disampaikan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirdjoatmojo alias Tiko. Menurutnya, pendirian single authority setelah kawasan Candi Borobudur selesai direvitalisasi.

"Kita nanti membangun satu single authority di Borobudur ini, sehingga nanti pengelolaan pariwisata, komersial, maupun pengelolaan konservasinya kita jadikan pertimbangan yang komprehensif," ucap Tiko.

Editor: Jujuk Ernawati