Jokowi Sahkan Perpres Investasi Miras, Ini Kata Pengusaha

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Salah satu poin yang menjadi sorotan yaitu dibukanya investasi minuman beralkohol atau minumas keras (miras).

Dalam Perpres 10/2021, investasi miras yang awalnya dikategorikan tertutup menjadi terbuka. Namun, pembukaan diterapkan terbatas untuk empat provinsi saja, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua dengan tetap memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

Kepala BGN: 17 Ribu Dapur MBG Ciptakan Lapangan Kerja 741 Ribu Orang

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menilai, sosialisasi dari pemerintah sangat penting agar aturan itu tak disalahpahami masyarakat. Salah satunya soal tujuan pembukaan investasi miras.

Menurut Sarman, investasi miras seharusnya diarahkan pada upaya mengangkat produk unggulan daerah yang memiliki minuman khas. Selama ini, banyak minuman khas daerah yang selama ini dipakai dalam acara-acara budaya dan berpeluang dikembangkan, diproses, dan diolah dengan teknologi yang lebih baik sehingga layak ditawarkan ke turis atau peluang di ekspor.

Pengamat: Perpres soal Investasi Miras Sudah Sesuai Kearifan Lokal

"Semua ini minuman tradisional yang mengandung alkohol, namun Sake dan Soju sudah mendunia," ujar Sarman, Senin (1/2/2021).

Jika hal tersebut menjadi tujuan pemerintah, kata dia, maka Perpres itu bisa dipandang mengangkat kearifan lokal. Namun, pemerintah harus bisa menjamin produksi dan peredarannya diatur secara ketat. Jika tidak, maka tidak hanya akan merugikan masyarakat, tetapi juga perusahaan yang sudah ada.

"Kami melihat sebenarnya produksi minuman beralkohol yang ada saat ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, baik untuk kebutuhan wisatawan, ekspatriat maupun kalangan tertentu. Jika investasi sektor miras ini terlalu dibuka lebar maka dikhawatirkan akan menimbulkan persaingan kurang sehat dikalangan produsen yang selama ini sudah cukup lama berinvestasi di Indonesia," katanya.

Menurut Sarman, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2013 dan Permendag Nomor 25 l selama ini sangat konsisten dilaksanakan untuk menghindari penyalahgunaan dari miras. Soal adanya kekhawatiran masyarakat, pemerintah perlu meresponsnya secara bijak.

"Aturan turunan dari Perpres ini seperti Peraturan Menteri Perindustrian atau Peraturan kepala BKPM yang mengatur secara teknis perlu di segera diterbitkan agar pelaku usaha terkait serta masyarakat dapat lebih memahami arah dari Perpres ini dapat menjawab kekhawatiran masyarakat," kata Komisaris Utama PT Delta Djakarta Tbk itu.

Editor: Rahmat Fiansyah