Jokowi Terbitkan Perpres Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu, Pengusaha Minta Bantuan Promosi

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu. Hal itu, untuk mendorong pertumbuhan industri jamu di tanah air. 

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gabungan Pengusaha (GP) Jamu dan Obat-Obatan Tradisional Indonesia, Dwi Ranny Pertiwi Zarman, menyambut baik lahirnya Perpres Nomor 54 Tahun 2023. 

Baca Juga

AS Tak Rilis Data Inflasi Oktober 2025 Imbas Shutdown

Dwi optimistis kehadiran Perpres tersebut bisa mendorong pertumbuhan industri jamu di Tanah Air, karena nantinya akan ada juga peran APBN dalam mendorong pengembangan industri jamu di tanah air.

Namun demikian, Dwi juga mengharapkan pemerintah turut membantu promosi produk jamu lokal. Baik di pasar domestik maupun pasar internasional, sehingga cita-cita lahirnya Perpres 54/2023 dalam rangka pengembangan industri jamu di tanah air bisa tercapai.

Baca Juga

Penjualan Jamu Naik, Sido Muncul (SIDO) Raih Laba Rp448 Miliar di Semester I 2023

"Saya berharap kalau itu ada anggaran yang khusus pengembangan industri jamu, tidak untuk banyak acara seremoni deh, tapi harus benar-benar dimanfaatkan untuk industri jamu," ujar Dwi dalam Market Review IDXChannel, Rabu (27/9/2023).

Dia menjelaskan, salah satu bantuan penting yang saat ini juga paling banyak dibutuhkan industri jamu di dalam negeri, khususnya skala kecil, adalah pemenuhan regulasi dan perizinan yang dibebankan oleh Pemerintah.

Baca Juga

Sidak Toko Jamu Tradisional, Dinkes Solo Temukan Jamu Tercampur Bahan Kimia Obat

Sebab regulasi yang rumit itu akhirnya banyak yang membuat para pemain di industri jamu lebih memilih jualan produk mentah dibandingkan produk jadi. Sebab berjualan barang mentah membutuhkan regulasi yang lebih sedikit ketimbang harus mengolah hingga mengemas terlebih dahulu.

"Selain dibantu, mereka industri jamu bisa memenuhi regulasi, kami juga pasti ingin minta dibantu untuk promosi, baik di lokal maupun di internasional," ungkap Dwi.

Sebagai gambaran, Dwi memberikan contoh apabila menjual produk mentah atau bahan baku pembuatan jamu saja, itu tidak memerlukan izin dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan), sedangkan ketika bahan baku tersebut masuk dalam kemasan, maka pelaku industri harus mengantongi izin tambahan, seperti BPOM, label halal, dan lainnya.

"Untuk penjualan bahan baku jamu, ekspor itu luar biasa permintaan, banyak dan lebih mudah karena tidak perlu izin Badan POM, beda dengan produk jadi," tutur Dwi.

Editor: Jeanny Aipassa