Kabar Baik untuk PNS, Kini Naik Pangkat Digelar 6 Kali dalam Setahun

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menyampaikan, pemerintah akan menyelenggarakan proses kenaikan pangkat untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) selama enam kali dalam setahun. Sebelumnya, kenaikan pangkat hanya dilakukan dua kali dalam setahun.

Azwar Anas menuturkan, langkah ini dilakukan atas saran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

BI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Capai 5,7 Persen di 2026

"Dulu kenaikan pangkat setahun hanya dua kali, sehingga kalau tidak bisa ngurus tahun ini bisa tahun depan," ujar Azwar Anas dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden dikutip, Kamis (15/6/2023).

Menindaklanjuti arahan dari Jokowi, Azwar Anas akan melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sehingga mulai tahun ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menyelenggarakan kenaikan pangkat selama enam kali dalam setahun.

Kebutuhan PNS 2023 Lebih dari 1 Juta, MenPANRB: Ada Formasi Khusus untuk Fresh Graduate

Selain itu, BKN juga melakukan penyederhanaan layanan untuk kenaikan pangkat dari semula 14 tahap menjadi dua tahap. Dengan kebijakan baru ini, dia berharap bisa mempermudah para ASN untuk melakukan kenaikan pangkat.

Untuk semakin mendorong kelincahan dan mobilitas, Azwar Anas mengatakan, saat ini ASN tidak hanya bisa pindah dalam satu rumpun, tetapi juga bisa lintas rumpun. Perubahan ini pun akan berdampak terhadap kelincahan mobilitas 1,4 juta ASN jabatan pelaksana dan berdampak pada kelincahan 2,1 juta ASN jabatan fungsional.

"Beliau (Jokowi) berharap ada kebijakan yang berdampak, dan ini sudah tiga bulan lalu kami putuskan. Begitu juga proses bisnis layanan kepegawaian. Selama ini teman-teman ASN merasa ribet mengurus pensiun repot, mengurus kenaikan pangkat repot," tuturnya.

Adapun ini merupakan implementasi dari reformasi birokrasi yang tengah didorong oleh KemenPANRB terhadap semua kementerian/lembaga atau daerah.

Selanjutnya, pemerintah juga memangkas layanan pensiun dari delapan tahap menjadi tinggal tiga tahap. Kemudian juga layanan pindah instansi dari 11 tahap menjadi tiga tahap.

"Ini contoh yang diharapkan Pak Presiden yang segera dieksekusi oleh kementerian dan lembaga, khususnya Kemenpan-RB terkait layanan kepegawaian," ucapnya.

Editor: Aditya Pratama