Kantongi Daftar Hitam Direksi BUMN, Erick Thohir: Hanya Presiden yang Bisa Cabut

JAKARTA, iNews.id - Mantan Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist Kementerian BUMN hanya bisa dicabut oleh Presiden.

Pernyataan itu, disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, dalam forum Pengarahan Pencegahan Korupsi di Lingkungan BUMN', dikutip Kamis (12/1/2023).

Baca Juga

Realisasi Pembiayaan Utang Pemerintah Capai Rp501,5 Triliun

Saat ini, lanjutnya, Kementerian BUMN telah menerapkan sistem daftar hitam untuk pejabat perusahaan pelat merah yang bermasalah secara hukum dan terlibat praktik korupsi.

Nama-nama mereka telah disusun dalam daftar hitam yang akan digunakan untuk menyeleksi sekaligus melarang mantan koruptor atau orang yang bermasalah dengan hukum menjadi Dewan Direksi BUMN di masa depan.

Baca Juga

Erick Thohir Perketat Syarat Pemberian Bonus Direksi BUMN, Begini Ketentuannya

"Dan itu track record-nya sudah ada semua, dan saya bekerja sama dengan BPKP, nanti yang nyabut dari blacklist bukan saya, Presiden Republik Indonesia," ungkap Erick Thohir. 

Selain terbukti korupsi, Erick juga memasukan rekam jejak sebagai indikator lainnya. Di mana, pejabat BUMN yang memiliki track record buruk saat mengelola perusahaan akan masuk dalam daftar hitam.

Baca Juga

Erick Thohir Nilai 5 Permen BUMN Ini Tak Relevan Lagi

"Mau ada blacklist bersama dengan BPKP. Orang-orang terbukti korupsi, track record-nya jelek pindah dari BUMN satu ke BUMN lain gak bagus juga, tapi naik terus jangan-jangan ada jual beli jabatan," kata Erick Thohir. 

Dia mengungkapkan, daftar hitam pejabat BUMN yang bermasalah ini akan diberikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Keuangan.

Menteri BUMN mengaku hal itu dilakukan karena dia tak ingin Direksi perusahaan negara yang sudah terbukti bermasalah kembali dipercaya untuk memimpin BUMN yang lain.

Dia mencontohkan, direksi PTPN yang pernah membuat perusahaan rugi sampai Rp41 triliun tidak akan dilirik kembali untuk memimpin perusahaan pelat merah yang lain.

Editor: Jeanny Aipassa