Karyawan dan Nasabah AJB Bumiputera Gugat OJK

JAKARTA, iNews.id - Serikat Pekerja bersama pemegang polis asuransi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 memperkarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. OJK sebagai regulator dinilai lalai dalam tugasnya.

Ketua Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera, Rizky Yudha Pramata mengatakan, OJK gagal menjalankan fungsinya sebagai pengawas.

Baca Juga

Program Desa Emas Dorong Kedaulatan Pangan dan Lapangan Kerja

"OJK kami anggap lalai serta melakukan pembiaran kondisi AJB Bumiputera 1912 yang sedang bermasalah dan berdampak kerugian pada konsumen dan Masyarakat Indonesia. Ini jelas maladministrasi,” kata Rizky, Rabu (2/9/2020).

Menurut Rizky, saat ini nasib karyawan perusahaan tidak jelas akibat kelalaian OJK. Yang lebih parah, kepastian soal penyelesaian klaim tiga juta nasabah lebih terkatung-katung.

Dia mengklaim kelalaian itu menimbulkan kerugian, baik materiel maupun immateriel dalam tiga tahun terakhir karena masalah terjadi sejak 2017.

“Kerugian yang diderita oleh Konsumen Pemegang Polis dan Pekerja. Bahkan AJB Bumiputera 1912 sebagai entitas yang sudah turun kepercayaan di masyarakat, bahkan di industri," ucapnya.

OJK, kata Rizky, melanggar UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK Pasal 1 Ayat 1. Aturan itu menyebut OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.

“Pasal 5 menyebutkan OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan,” katanya.

OJK sebelumnya tengah berupaya menyelamatkan AJB Bumiputera. Saat ini, nasib perusahaan asuransi berbadan hukum bersama tersebut masih tersendat soal pengganti manajemen.

Terakhir, Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA) menetapkan sejumlah direksi baru, termasuk Faizal Karim sebagai direktur utama. Namun, keputusan tersebut dipersoalkan OJK.

Editor: Rahmat Fiansyah