Kebutuhan PNS 2023 Lebih dari 1 Juta, MenPANRB: Ada Formasi Khusus untuk Fresh Graduate
JAKARTA, iNews.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Abdullah Azwar Anas, memastikan ada formasi khusus untuk fresh graduate (lulusan baru) dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2023.
Secara nasional, lanjutnya, jumlah kebutuhan (formasi) PNS 2023 lebih dari 1 juta, dengan rincian pemerintah pusat menetapkan 46.666 formasi, pemerintah daerah 943.373 formasi, sedangkan formasi CPNS dari sekolah kedinasan sebesar 6.259.
Anas mengungkapkan, rekrutmen CPNS 2023 mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu, seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM untuk mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.
Terkait dengan itu, pemerintah akan mengakomodasi formasi CPNS bagi fresh graduate. Pemerintah mengutamakan talenta digital agar bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi masa depan.
Rekrutmen CPNS 2023 Dibuka Bulan September, Begini Tahapannya
“Fresh graduate itu kami utamakan yang talenta digital. Nantinya, fresh graduate ini akan sangat tinggi kualifikasinya untuk mengisi tempat-tempat yang dibutuhkan kementerian, lembaga, dan daerah. Jadi rekrutmen 2023 mengakomodasi teman-teman non-ASN (Aparatur Sipil Negara) yang sudah proses mengabdi kepada negara, serta teman-teman fresh graduate,” kata Anas, di Jakarta, Senin (12/6/2023).
Dia menjelaskan, Kementerian PANRB saat ini tengah menantikan detail penetapan jumlah kebutuhan dari setiap kementerian/lembaga (KL) dan pemerintah daerah (Pemda), yang masih dalam proses finalisasi.
Presiden Jokowi dan Menpan RB Bahas Rekrutmen 1 Juta CPNS 2023, Ini Rinciannya
Adapun kebijakan dan tahap-tahap penyelenggaraan seleksi sedang disiapkan, baik untuk pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Rencana kebutuhan ASN secara nasional tahun 2023 ditetapkan formasi sebanyak 1.030.751 terdiri dari CPNS dan PPPK.
“Saat ini kami masih memaksimalkan validasi usulan dari K/L dan Pemda, khususnya program prioritas bidang pendidikan dan bidang kesehatan,” ujar Anas.
Usulan kebutuhan ASN yang disampaikan instansi pemerintah memuat data struktur organisasi, analisis beban kerja, eksisting pegawai, jumlah kebutuhan ASN, dan masa hubungan perjanjian kerja PPPK. Usulan kebutuhan tersebutlah yang saat ini sedang divalidasi oleh Kementerian PANRB.
Editor: Jeanny Aipassa