Keluhkan Kapasitas Pelabuhan, Dirut Bulog: Hambat Realisasi Impor Komoditas Pangan

JAKARTA, iNews.id - Direktur Utama (Dirut) Bulog, Budi Waseso, mengeluhkan kapasitas pelabuhan di Indonesia yang terbatas. Hal itu, menjadi salah satu hambatan bagi realisasi impor komoditas pangan.

Menurut dia, kapasitas pelabuhan yang tidak memadai membuat proses bongkar komoditas pangan yang diimpor dari luar negeri membutuhkan waktu yang lebih lama dan kurang efisien.

Baru 3,18 Juta yang Terdaftar, DJP Desak Wajib Pajak Segera Aktivasi Akun Coretax

"Sekarang kita mendatangkan satu komoditi pangan, apapun namanya, itu kan berkaitan dengan pembongkarannya. Tapi pelabuhan kita kan kapasitasnya terbatas, kalau kita mau (impor), terus, tapi gak bisa bongkar gimana," ujar Budi Waseso, di Gedung DPR, Rabu (8/11/2023).

Dirut Bulog yang akrab disapa Buwas itu, mengungkapkan kemapuan bongkar di pelabuhan Indonesia belum cukup baik, ketersediaan pelabuhan yang terbatas membuat waktu bongkar kapal memakan waktu yang lebih lama.

Bulog Sepakati Kontrak Impor Beras 1 Juta Ton dari Sejumlah Negara

Bahkan untuk bongkar 20.000 ton beras saja membutuhkan waktu sekitar 6 hari. Apalagi waktu bongkar untuk ratusan ribu ton beras, tentunya lebih lama. Hal itu yang membuat impor komoditas pangan ke Indonesia kurang berjalan lancar.

"Sekarang aja kalau bongkar kan temen-temen lihat sendiri tuh, 20.000 ton kita bongkar bisa 6 hari. Kalau nanti datang lebih banyak dari itu, kira-kira berapa lama," ungkap Buwas.

Cek Gudang Bulog Padang, Jokowi: Cadangan Beras Harus Ada meski Produksi Surplus

Dengan demiian, realisasi impor ini tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan beberapa negara yang membatasi importasi. Namun juga dipengaruhi oleh faktor internal sendiri yang masih punya keterbatasan.

Buwas memberikan contoh misalnya pada penugasan tambahan impor 1,5 juta ton beras oleh Presiden Joko Widodo pada akhir tahun ini. Hingga saat ini sudah ada kontrak sebanyak 1 juta ton beras.

Kontrak tersebut terbagi dalam dua kali pengiriman, hingga akhir tahun 600.000 ton, dan awal tahun 400.000 ton. Sedangkan untuk 500.000 ton tidak termasuk dalam kontrak, karena mempertimbangkan kapasitas bongkar pelabuhan di Indonesia yang saat ini masih terbatas.

"Karena begini, kita kan memperhitungkan kontrak itu berkaitan dengan kemampuan bongkar muat ya. Karena daya kemampuan bongkar kita gak mampu," tutur Buwas.

Editor: Jeanny Aipassa