Kemenaker Gagalkan Pengiriman 25 Calon TKI Ilegal ke Arab Saudi

Minggu, 16 Januari 2022 - 22:05:00 WIB

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah (kiri), meninjau asrama TKI. (Foto: dok iNews)

JAKARTA, iNews.id - Satuan Petugas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan PMI Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melakukan sidak ke penampungan calon PMI di Jalan Munggang, Jakarta Timur pada Sabtu (15/1/2022) kemarin. Dari sidak itu, Satgas PPMI menemukan sebanyak 25 calon PMI atau tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak memilki dokumen penempatan dan diindikasikan ditampung oleh PT PBAS.

Sebanyak 25 calon PMI itu akan ditempatkan ke Arab Saudi sebagai pekerja rumah tangga. Pada pendataan awal, sebanyak 25 calon PMI berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB) sebanyak 12 orang, Jawa Barat sebanyak 7 orang, Jawa Timur sebanyak 2 orang, serta dari Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Banten, dan Jawa Tengah masing-masing 1 orang.

Membaca Data Ketahanan Ekonomi RI 2025 dan Proyeksi 2026, Simak di The Fundamentals Malam Ini

Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker Suhartono mengatakan, sidak ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan pada Januari 2022. Dari sidak itu, berhasil menyelamatkan 112 orang calon PMI yang akan ditempatkan secara nonprosedural yang berdampak pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Kami akan menugaskan Direktur Bina P2PMI untuk segera melakukan pendalaman terhadap hasil sidak di tanggal 15 Januari 2022 ini, yang mana diduga adanya keterlibatan PT PBAS yang merupakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)," kata dia dalam keterangannya, Minggu (16/1/2022).

Suhartono pun mengimbau masyarakat yang berniat bekerja ke luar negeri agar memastikan proses penempatan dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki izin dari pemerintah dan dilakukan sesuai prosedur.

"Cara memastikannya dapat dilakukan dengan mendatangi atau menghubungi Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) setempat," ucapnya.

Direktur Bina P2PMI Rendra Setiawan menambahkan, pihaknya segera menindaklanjuti hasil sidak untuk mendalami keterlibatan P3MI.

"Apabila terbukti, kami tidak akan segan menjatuhkan sanksi administratif kepada P3MI tersebut dan juga akan berkoordinasi dengan Ditjen Binwasnaker, Kemnaker untuk bersama-sama mendalami hasil sidak ini terkait unsur pidananya," tutur Rendra.

Editor: Jujuk Ernawati