Kemendag dan Pengusaha Ritel Bertemu Hari Ini Bahas Rafaksi Minyak Goreng Rp344 Miliar

Kamis, 04 Mei 2023 - 14:30:00 WIB

Kemendag akan bertemu dengan Aprindo untuk membahas selisih harga atau rafaksi minyak goreng sebesar Rp344 miliar. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengirimkan undangan resmi kepada Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk membahas selisih harga atau rafaksi minyak goreng sebesar Rp344 miliar. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim menuturkan, pertemuan tersebut akan berlangsung pada siang hari ini, Kamis (4/5/2023) di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat.

"Iya (pertemuan dengan Aprindo) nanti di Kantor," ujar Isy di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).

Baca Juga

Airlangga Harap Juda Agung Bisa Perkuat Sinkronisasi Kebijakan Fiskal-Moneter

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey mengatakan, dirinya akan menghadiri undangan dari Kemendag.

"Ya benar, Aprindo diundang siang ini, rasanya meet-nya (pertemuannya) akan cepat. Harapannya ada respon positif dari mereka ya," uajr Roy saat dihubungi iNews.id.

Baca Juga

Kuota DMO Minyak Goreng Turun Hari Ini, CIPS Sebut Bakal Buka Peluang Peningkatan Ekspor

Sebagai informasi, sebelumnya Aprindo berencana akan menghentikan penjualan minyak goreng jenis premium di 48.000 ritel yang tergabung di Aprindo, jika utang rafaksi minyak goreng sebesar Rp 344 miliar tidak dibayar.

Baca Juga

Bapanas Dukung DMO Minyak Goreng Dipangkas Jadi 300.000 Ton per Bulan

Roy sebelumnya mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menunggu pelunasan rafaksi sejak 31 Januari 2022. Namun, Aprindo belum menerima uang ganti tersebut hingga kini.

"Kapan pengurangan pembelian minyak goreng (dari produsen) itu? Bisa sewaktu-waktu dilakukan, bisa mendadak juga dan ini juga bisa dilakukan, yang mana tidak diorkestra oleh Aprindo," kata dia, Kamis (4/5/2023).

Baca Juga

Kemendag Turunkan DMO Minyak Goreng Jadi 300.000 Ton per Bulan per 1 Mei 2023

"Jadi masing-masing pelaku usaha peritel baik yang di daerah maupun yang di pusat, mereka punya wewenang untuk melakukan penghentian pembelian minyak goreng duluan," sambungnya.

Editor: Aditya Pratama