Kemenhub Resmi Terbitkan Aturan Gaji Awak Kapal Terbaru, Segini Besarannya

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menerbitkan aturan gaji awak kapal terbaru. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE-DJPL 20 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Perjanjian Kerja Laut (PKL)Terhadap Gaji Pokok Awak Kapal Yang Bekerja Di Atas Kapal Berbendera Indonesia Yang Berlayar Di Perairan Indonesia.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt Antoni Arif Priadi, penetapan gaji pokok ini atas dasar kesepakatan dari INSA, Assosiasi Pelaut bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dengan begitu, awak kapal yang bekerja di kapal berbendera Indonesia dan berlayar di perairan Indonesia bisa terjamin perlindungannya.

Angela Tanoesoedibjo Ingatkan Bahaya Hoaks dalam Ruang Digital, Enam Kali Lebih Cepat dari Fakta

“Kami memandang perlu adanya pedoman bagi para Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis dan para pemilik/operator kapal terkait penetapan gaji pokok di dalam isi Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang mana gaji pokok ini harus mempertimbangkan Upah Minimum Provinsi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Gubernur di wilayah tempat dilakukannya penandatanganan PKL,” ujar Antoni dikutip iNews.id, Sabtu (22/6/2024).

Menurut Antoni, gaji pokok tersebut ditetapkan berdasarkan jabatan terendah di atas kapal sesuai dengan daftar sijil awak kapal dan/atau crew list.

Asyik! Kapal Pinisi Bakal Berlayar di IKN, Begini Rutenya

“Gaji pokok ini juga belum termasuk tunjangan lainnya, paling sedikit antara lain upah lembur dan uang pengganti hari-hari libur (leave pay),” tutur dia.

Tidak hanya itu, para Kepala Kantor turut diinstruksikan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas pengesahan PKL serta sijil pelaut guna memastikan besaran gaji pokok awak kapal dilaksanakan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal.

447.876 Orang Naik Kapal di Libur Adha 2024, Paling Banyak ke Pulau Mana?

Lebih lanjut, Antoni menegaskan, bagi para pemilik/operator kapal yang tidak mematuhi ketentuan gaji pokok awak kapal dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Juni 2024. Untuk itu, Para Kepala UPT Ditjen Hubla diperintahkan agar melakukan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan Surat Edaran ini serta melaporkan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut,” kata Antoni.

Editor: Puti Aini Yasmin