Kemenkeu: Penggunaan MyPertamina Tak Kurangi Hak Masyarakat Peroleh BBM Bersubsidi

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan penggunaan aplikasi MyPertamina sama sekali tidak mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu, justru mendorong penyaluran BBM bersubsidi, yakni solar dan pertalite, tepat sasaran kepada masyarakat kelas menengah ke bawah.

Pernyataan itu, disampaikan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, dalam Webinar SUKSE2S bertajuk Generating Stakeholders Support for Achieving Effectiveness of Fuel and LPG Subsidies, di Jakarta, Rabu(29/6/2022).

Migrasi Coretax Terus Meningkat, 11,19 Juta Akun Aktif hingga 2 Januari 2026

Menurut dia, penggunaan MyPertamina juga sejalan dengan perkembangan teknologi yang menuntut perubahan perilaku masyarakat agar melek teknologi dan go digital di berbagai sektor, termasuk dalam transaksi pembelian BBM.

"Yang dilakukan Pertamina melalui MyPertamina itu agar tidak mengganggu perlindungan untuk kelompok menengah bawah, tetapi membantu agar subsidi tepat sasaran. Makanya app itu lebih ke upaya mendorong ke arah sana, jadi tidak mengurangi hak orang yang membutuhkan, tetapi mengarahkan pada perubahan perilaku yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian subsidi," kata Yustinus.

Beli Pertalite dan Solar Harus Mendaftar di MyPertamina, Begini Caranya

Terkait alokasi subsidi dan kompensasi BBM, dia menyampaikan, pemerintah telah mengasumsikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) di 100 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.

Dengan asumsi tersebut, pemerintah sudah mengalokasikan tambahan subsidi Rp74,9 triliun dan kompensasi Rp324,5 triliun untuk kebutuhan atau konsumsi BBM selama tahun 2022.

Mulai 1 Juli, Beli Solar dan Pertalite di 4 Kota Ini Harus Terdaftar

"Yang akan dibayarkan tahun ini sejumlah Rp275 triliun. Itu terkait dengan alokasinya, tentu ini sangat dinamis dan fleksibel melihat perkembangan harga di global," ungkap Yustinus

Dia pun memberikan responnya terkait penggunaan aplikasi MyPertamina dalam rangka penyaluran subsidi BBM. Jika ternyata harga ICP rata-rata di atas USD100 per barel, maka pihaknya akan melakukan penyesuaian. Dan jika di bawah USD100 per barel, maka dapat melakukan efisiensi.

"Prinsipnya, pemerintah ingin terus mendukung dalam jangka pendek. Berbagai skenario juga sudah dibahas antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, dan PLN terkait antisipasi lonjakan harga dan yang lain. Tapi ini baru bisa kita diskusikan setelah ada keputusan dari para pimpinan," ungkap Yustinus.

Dia mengatakan, terkait kemungkinan penyesuaian harga, kebijakan ini akan kembali ke Pertamina dan Kementerian ESDM, tetapi Kemenkeu menyiapkan bantalan kebijakannya dan terus berkoordinasi.

"Apabila ada lonjakan harga, maka pihaknya akan mulai menyusun simulasi lagi sejauh mana APBN masih bisa menopang, dan kalau perlu burden sharing, sampai sejauh mana dan level mana bisa diberikan," tutur Yustinus.

Editor: Jeanny Aipassa