Kemensetneg akan Buka Lelang Pemanfaatan Kawasan Hotel Sultan

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) akan membuka lelang pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) kawasan Hotel Sultan. Hal itu, terkait dengan telah berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) 26/Gelora dan HGB 27/Gelora milik PT Indobuoildco yang mengelola Hotel Sultan.  

"Setelah berakhirnya  HGB PT Indobuoildco, status kawasan Hotel Sultan kembali menjadi BMN," kata Sekretaris Kemensetneg, Setya Utomo, dalam keterangan dikutip Kamis (5/10/2023).

Baca Juga

DJP Catat 1,34 Juta SPT Tahunan Sudah Dilaporkan per 3 Februari 2026

Menurut dia, Pemerintah akan lakukan tender pemanfaatan BMN kawasan Hotel Sultan seperti yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Sejauh ini, pihak Indobuoldco memang telah beberapa kali menemui Kemensetneg untuk mengelola lagi kawasan Hotel Sultan. Namun permintaan itu tanpa melalui tender, sehingga tak bisa dilakukan karena diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

Baca Juga

Hotel Sultan Dipasang Spanduk ^Tanah Milik Negara^

"Kalau pemanfaatan BMN, ada PMK yang mengatur. Berdasarkan itu maka ada dua pilihan, yaitu penunjukan atau penugasan ke BUMN atau ditender, tergantung mana yang akan memberikan terbaik ke Negara," kata Setya. 

Saat ditanya kapan lelang PMN kawasan Hotel Sultan akan dilakukan, Setya mengungkapkan, hal itu belum bisa dipastikan karena saat ini masih fokus terlebih dahulu untuk mengamankan BMN tersebut. 

Baca Juga

Pengelola Komplek GBK Pasang Plang Peringatan Pengosongan Lahan di Area Hotel Sultan

"Makanya kita selesaikan dahulu ini (sengketa) sampai beres," ungkap Setya.

Direktur Utama PPK-GBK, Rakhmadi A Kusumo, mengatakan sesuai dengan rencana induk pengembangan kawasan GBK akan difokuskan dalam tiga hal. Pertama membangun ruang publik, ruang komersial, dan kawasan TOD (Transit Oriented Development).

"Kita ingin ke depan GBK lebih nyaman lagi untuk transportasi publik, akses MRT, dan Transjakarta," kata Adi.

Saat ini, lanjutnya, yang terpenting sebelum melakukan pengembangan yang seusai dengan rencana induk tadi adalah memastikan ketersediaan kawasan terlebih dahulu dan sudah tidak berkonflik.

"Terkait pengembangannya kita tunggu, yang penting kita amankan dahulu asetnya," tutur Adi.

Editor: Jeanny Aipassa