Kementerian PUPR Optimistis Pusat Pemerintahan IKN Nusantara Diresmikan Tahun 2024

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) optimistis pusat pemerintahan di kawasan inti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat diresmikan pada tahun 2024 atau sesuai target.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan saat ini progres pembangunan IKN Nusantara untuk infrastruktur dasar sudah mencapai 29,87 persen.

Mentan Amran Akan Tindak Pengusaha yang Naikkan Harga Telur

Sampai saat ini, sebanyak 39 paket pekerjaan senilai Rp24,16 triliun telah terkontrak dan tengah dikerjakan pada batch 1. Danis pun optimis 'Gunting Pita' penanda rampungnya pengerjaan tahap awal sekaligus mulai beroperasinya pusat pemerintahan di IKN Nusantara dapat dilaksanakan pada tahun 2024.

Dia menjelaskan, progres pengerjaan kantor Presiden dan 4 Kantor Kementerian Kooordinator tengah dikebut. Karena 4 kantor Kemenko tersebut pada awal-awal Pemerintahan bakal menjadi office sharing atau kantor bersama bagi para penyelenggara negara yang pindah tahap awal.

Progres Pembangunan IKN Nusantara Capai 29 Persen

"Iya bisa, insyaallah bisa gunting pita, itu kantor menko akan menjadi sharing office, dan kita juga sedang bangun kantor bersama untuk beberapa kementerian," ujar Danis saat dihubungi iNews.id, di Jakarta, Sabtu (10/6/2023).

Dia menuturkan, pada tahun 2023, ditargetkan seluruh paket pembangunan tahap awal sudah terkontrak. Pada TA 2023 - 2024 atau pembangunan tahap awal masih ada 37 paket lagi yang sedang dalam proses lelang dengan total Rp21,41 triliun atau masuk dalam batch 2.

Simak, Daftar BUMN yang Berinvestasi di IKN Nusantara dan Proyek yang Digarap

"Kita targetkan batch 2 ini akan terkontrak seluruhnya tahun ini. Tapi misalnya saat ini ada 47 tower untuk ASN. Tetapi tahun depan di bulan Juni itu 15 tower dahulu yang selesai, jadi bertahap (penyelesaiannya)," kata Danis.

Adapun total dukungan anggaran pada APBN tahun 2023 untuk pembangunan IKN sebesar Rp26,67 triliun. Anggaran tersebut, akan digunakan oleh Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, dan Bina Konstruksi.

Ditjen SDA mendapatkan alokasi Rp1,14 triliun untuk pembangunan drainase utama dan pengendalian banjir DAS (Daerah Aliran Sungai) Sanggai, Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, dan Intake Sungai Sepaku.

Ditjen Bina Marga mendapatkan alokasi Rp9,72 triliun yang digunakan untuk pembangunan jalan kerja logistik KIPP, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Timur dan Barat, jalan tol IKN, pembangunan lingkar sepaku, jalan akses persemaian mentawir pembangunan duplikasi jembatan pulau balang bentang pendek, pembangunan jalan akses bandara, dan pembangunan dermaga logistik.

Ditjen Cipta Karya mendapat alokasi Rp11,58 triliun yang akan digunakan untuk membangun kantor presiden, masjid negara, Sekretariat Negara, 4 kantor Kementerian Koordinator, penyiapan KIPP I dan II, penataan sumbu kebangsaan, pembangunan beranda kawasan Nusantara, pembangunan gedung PUPR, pembangunan IPA dan jaringan pembangunan IPAL, serta pembangunan TPST.

Sedangkan Ditjen perumahan sebesar Rp4,20 triliun untuk pembangunan rumah tapak jabatan Menteri, serta pembangunan rusun ASN dan Hamkam.

"Insyaallah tahun 2024 akan rampung kantor presiden, kan sekarang sudah kelihatan, itu juga termasuk dalam batch 1," tutur Danis.

Editor: Jeanny Aipassa