Kemnaker Sebut 70 TKI yang Disiksa di Myanmar Belum Berhasil Dievakuasi, Apa Kendalanya?

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Ketenegakerjaan (Kemnaker) menerima laporan dari KBRI Yangoon hingga 2023, ada 200 lebih Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Myanmar mengalami penyiksaan. Dari jumlah itu, 130 berhasil diselamatkan dan kembali ke Indonesia, sedangkan sisanya 70 orang belum berhasil dievakuasi.

"Mereka biasanya dijanjikan bekerja di sana dengan tawaran upah yang menggiurkan, sehingga mereka kerja itu ada target. Ketika ada target yang tidak tercapai, akhirnya bermasalah di sana, dan akhirnya ada penyiksaan dan lainnya," kata Direktur Bina Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Rendra Setiawan, Jumat (26/5/2023).

Baca Juga

Angola dan Ethiopia Tertarik Jalin Kerja Sama Pertanian dengan RI

Dia menjelaskan, salah satu kendala evakuasi karena WNI bekerja di tempat yang sulit dijangkau oleh otoritas setempat atau di wilayah perbatasan Myanmar dan Thailand. Penempatan yang jauh dari jangkauan sengaja dilakukan perusahaan pemberi kerja agar keberadaan dan kondisi para pekerja sulit dideteksi. WNI tertarik lantaran gaji yang ditawarkan besar. 

"Mereka biasanya dijanjikan bekerja di sana dengan tawaran upah yang menggiurkan," ujarnya.

Dia menuturkan, Kemenaker saat ini terus berupaya memberikan perlindungan kepada para pekerja migran/TKI tersebut, melalui koordinasi dengan pengusaha di Myanmar, maupun KBRI di Bangkok untuk bisa menerima mereka terlebih dahulu jika ada yang melarikan diri.

"Tapi kita terus berupaya untuk memberikan bantuan kepada warga negara kita di sana yang menghadapi permasalahan terutama di wilayah yang memang ditengarai sebagai organisasi perusahaan online scam yang mempekerjakan WNI, dekat perbatasan, dan di sana sulit diakses oleh polisi maupun aparat di Myanmar," tutur Rendra.

"Kita tetap berkomitmen, jadi UU tentang Pekerja Migran juga tidak membeda-bedakan antara legal dan ilegal, jadi semua warga negara yang bekerja di luar negeri, wajib mendapatkan perlindungan, itu menjadi komitmen negara," imbuhnya.

Editor: Jujuk Ernawati