Kemnaker Terima 5.589 Laporan THR Bermasalah, Ini Sanksi yang Menanti

Dari hasil rekapitulasi virtual Posko THR 2022 seluruh Indonesia pada H+2 lebaran telah terjadi penurunan jumlah konsultasi online sebesar 46 persen dibandingkan H-1 Lebaran, yakni pada Minggu (1/5/2022), sebesar 47 persen jumlah presentase konsultasi online. 

Baca Juga

Kisah Sedih Pemudik Lebaran di Jalanan Sumatra gegara THR Terlambat Dibayarkan

Dia menyampaikan, dalam jumlah pengaduan THR 2022 sejak 8 April - 3 Mei 2022, DKI Jakarta tercatat melaporkan yakni sebanyak 930 laporan, disusul Jawa Barat (614), Banten (322), dan Jawa Timur (288). Dari jumlah 930 laporan yang dimiliki DKI Jakarta, paling banyak mengadukan soal THR tak dibayarkan sebanyak 416 laporan, THR tak sesuai ketentuan 377 laporan dan 137 laporan THR terlambat bayar. 

"Provinsi terendah yang mengadu THR yakni Papua dan Kalimantan Utara, yakni masing-masing hanya dua laporan dengan pokok pengaduan THR tak dibayarkan dan THR tidak sesuai dengan ketentuan," tuturnya.

Baca Juga

Hingga H-1 Lebaran, Kemenaker Terima 5.496 Laporan THR Bermasalah

Sebagai tindak lanjut pemeriksaan pengaduan posko THR 2022, Anwar menyampaikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Nota Pemeriksaan 1 terhadap 10 pengaduan yang telah ditindaklanjuti, yakni di provinsi Jawa Barat sebanyak 2 pengaduan, dan Jawa Tengah sebanyak 8 pengaduan. 

Sesuai Pasal 79 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, ada sanksi secara bertahap yang diberikan kepada pengusaha yang tak membayar THR atau membayar THR tapi tak sesuai ketentuan. 

"Dimulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha," ujarnya.

Editor: Aditya Pratama