Kesepakatan Plafon Utang AS Akan Dibawa ke Kongres untuk Pemungutan Suara

WASHINGTON, iNews.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menyepakati perjanjian anggaran dengan Ketua DPR AS Kevin McCarthy pada Minggu (28/5/2023) waktu setempat. Perjanjian anggaran ini nantinya bakal menangguhkan plafon utang 31,4 triliun dolar AS hingga 1 Januari 2025.

Adapun kesepakatan itu siap dibawa ke Kongres AS untuk dilakukan pemungutan suara. Menurutnya, kesepakatan tersebut menghilangkan ancaman gagal bayar (default) dan melindungi pemulihan ekonomi.

Purbaya Tak Ingin APBN Tanggung Utang Whoosh

"Ini adalah kesepakatan yang merupakan kabar baik bagi orang-orang Amerika Serikat," kata Biden, dikutip dari Reuters, Senin (29/5/2023).

Kesepakatan yang mencegah pemerintah AS gagal membayar utangnya datang setelah negosiasi yang alot antara Biden dan McCarthy. Namun, kesepakatan tersebut belum final karena masih perlu melewati Kongres yang terbagi ke dalam dua kelompok dengan selisih tipis, yakni Partai Republik dan Partai Demokrat.

Presiden dan Ketua DPR AS Sepakat Naikkan Plafon Utang Sebesar Rp51.027 Triliun

Biden pun mendesak kedua belah pihak untuk menyetujui kesepakatan tersebut. Hal ini dilakukan karena keputusan menaikkan plafon utang AS mendapat kecaman dari Partai Republik dan Demokrat.

"Saya sangat mendesak kedua pihak untuk meloloskan perjanjian itu," ujarnya.

Janet Yellen: AS Bisa Gagal Bayar Utang Paling Cepat 1 Juni 2023

Sementara McCarthy memperkirakan dia akan mendapat dukungan mayoritas dari rekan-rekannya di Partai Republik.

Sebagai informasi, setelah Biden dan McCarthy mencapai kesepakatan tentatif, kedua belah pihak menyusun rancangan undang-undang (RUU) terkait perjanjian anggaran yang nantinya akan dibawa ke Kongres untuk mengadakan pemungutan suara.

Kesepakatan tentatif antara Biden dan McCarthy tersebut akan menangguhkan batas utang hingga 1 Januari 2025 yang membatasi pengeluaran dalam anggaran 2024 dan 2025, menarik kembali dana Covid yang tidak terpakai, mempercepat proses perizinan untuk beberapa proyek energi, dan memasukkan persyaratan kerja tambahan untuk program bantuan pangan bagi warga miskin AS.

Kesepakatan yang dituangkan dalam RUU tersebut juga nantinya akan mengesahkan lebih dari 886 miliar dolar AS untuk pengeluaran keamanan pada tahun fiskal 2024 dan lebih dari 703 miliar dolar AS dalam kategori pengeluaran nonkeamanan untuk tahun yang sama, tidak termasuk beberapa penyesuaian. Itu juga akan mengotorisasi peningkatan 1 persen pengeluaran keamanan pada tahun fiskal 2025.

Editor: Jujuk Ernawati