Ketersediaan Lokasi Jadi Tantangan Pengadaan Rumah Melalui Program Tapera

JAKARTA, iNews.id - Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebut lokasi rumah yang akan didapat masyarakat apabila membeli lewat tabungan perumahan rakyat (tapera) menjadi tantangan ke depannya. Pasalnya, backlog perumahan angkanya cukup tinggi untuk rumah tapak.

"Masalah lokasi, tantangan kami saat ini untuk rumah tapak adalah ketersedian lokasi yang favorable apalagi kalau lihat strukturnya dari backlog 9,9 juta itu adalah sebagian besar strukturnya adalah masyarakat di perkotaan, (sehingga) tanahnya sudah tidak terjangkau," ujar Heru saat Media Briefing Terkait Update Program Tapera di Kantor BP Tapera, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Danantara Bakal Suntik Inalum Rp8,03 Triliun untuk Garap Proyek Smelter Alumina

Heru menganalogikan pembiayaan KPR rumah saat ini yang jauh dari perkotaan seperti wilayah non-Papua dan non-Papua Barat seharga Rp166 juta sampai Rp176 juta, sementara wilayah Papua dan Papua Barat harganya mencapai Rp222 juta.

"Ini juga menjadi tantangan, makanya ke depan mindset untuk membiasakan masyarakat hidup di rumah vertikal itu juga menjadi tantangan. Karena kredit yang dari FLPP maupun yang dana Tapera itu juga kita gunakan untuk membiayai rumah vertikal atau susun bukan hanya rumah tapak. Tentunya harganya beda, karena harga rumah susun lebih mahal daripada rumah tapak," katanya.

PUPR Sebut Kepesertaan Tapera Sektor Swasta Tingkatkan Akses Pembiayaan Perumahan hingga 40 Persen

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna menyebut lokasi perumahan tapera sangat bergantung dengan kebutuhan.

Iuran Tapera Belum Tentu Dimulai 2027

"Lokasi rumah tentu sangat tergantung dengan kebutuhan, kalau melihat perkembangan hari ini urbanisasi sangat tinggi tentunya kita ingin masyarakat tadi bisa bertempat tinggal dalam waktu tempuh yang terjangkau, terkadang 1 jam dari tempat kerja," kata Herry.

Menurutnya, hal ini sedang didorong Kementerian PUPR agar bagaimana masyarakat tidak hanya memanfaatkan rumah tapak, namun juga rumah vertikal.

Sebab, berdasarkan statistik saat ini, rumah tapak hanya 900 unit dari 1,7 juta unit rumah. Oleh karena itu, ke depan pemerintah akan mendorong agar rumah vertikal juga bisa menjadi target pembelian rumah bagi masyarakat.

"Tadi sudah disampaikan KPR-nya untuk yang vertikal karena harganya dua kali lipat tadi bisa sampai 35 tahun, tapi subsidinya nanti kita lihat," ucapnya.

Editor: Aditya Pratama