Kabulkan Gugatan, MK Putuskan Pekerja Tak Wajib Ikut Program Tapera 

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan perkara nomor 96/PUU-XXII/2024 terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). MK menetapkan pekerja tak diwajibkan mengikuti program tabungan Tapera.

Dalam petitumnya, pemohon meminta kata "wajib" dalam Pasal 7 ayat (1) UU Tapera ditetapkan bertentangan dengan UUD 1945. MK juga diminta menghapus kata tersebut. 

Baca Juga

90% Warga Gaza Bertahan Hidup Hanya dengan 1 Kali Makan Sehari

Adapun pasal tersebut berbunyi setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Suhartoyo dalam ruang sidang, Senin (29/9/2025). 

Baca Juga

Maruarar Sirait Ditunjuk Jadi Ketua Komite Tapera, Yassierli-Sri Mulyani Anggota

Hakim konstitusi Saldi Isra menjelaskan istilah tabungan dalam program Tapera menimbulkan persoalan bagi para pekerja. Sebab, ketentuan itu diikuti dengan unsur pemaksaan dengan meletakkan kata wajib sebagai peserta Tapera.

"Sehingga secara konseptual, tidak sesuai dengan karakteristik hakikat tabungan yang sesungguhnya karena tidak lagi terdapat kehendak yang bebas," kata Saldi dalam pertimbangannya.

Baca Juga

Lapor ke Prabowo, Menteri PKP Maruarar Sirait Ingin Iuran Tapera Bersifat Sukarela