Ketua OJK: Pelaku Industri Ramah Lingkungan Bakal Dapat Insentif Fiskal

JAKARTA, iNews.id - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, menyampaikan pelaku industri ramah lingkungan bakal mendapat insentif fiskal dari pemerintah.

Menurut dia, pemerintah berkomitmen mendukung perkembangan ekonomi hijau, dengan cara memberikan insentif fiskal bagi pelaku usaha, khususnya sektor industri yang termasuk dalam sektor taksonomi hijau.

Indonesia Berpeluang Besar Jadi Produsen Utama Alat Olahraga Global

"Salah satu sektor yang akan memperoleh fasilitas itu antara lain perusahaan yang bergerak di industri kendaraan listrik. Ini senada dengan Bu Menkeu yang sedang menyiapkan insentif fiskal untuk sektor-sektor yang ramah lingkungan," kata Wimboh dalam Webinar Green Economy Outlook 2022 di Jakarta, Selasa(22/2/2022).

Insentif ini kemudian akan diberikan dari hulu hingga ke hilir. Ditambah lagi, fasilitas pemberian kredit di sektor hijau tersebut akan mendapatkan bunga lebih murah dari kredit pada umumnya.

"Pabrik baterai diberi insentif pajak. Kredit modal kerja dealer, penjualan bisa dapat insentif, ini masih dalam penggodokan. Kita dorong untuk semua pengusaha dapat insentif yang tergolong dalam taksonomi hijau," ujar Wimboh.

Selain kendaraan listrik, sambung dia, sektor lainnya yang akan memperoleh insentif adalah di sektor perkebunan dan perikanan. "Sementara itu, untuk sektor yang belum masuk kategori hijau, justru akan memperoleh disinsentif," ungkap Wimboh.

Dia menjelaskan, Indonesia memiliki komitmen penuh untuk mengembangkan ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di masa mendatang, terutama masa-masa pandemi Covid-19.

Dia mengatakan bahwa pandemi sudah melanda selama dua tahun, dan berimbas pada perlambatan yang luar biasa terhadap ekonomi Indonesia dan dunia, yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

"Dari pandemi tahun 2020, kita belum tahu betul akan sampai sejauh mana, hanya saja kita sadar ini (dampaknya) akan dalam," tutur Wimboh.

Terkait dengan itu, pemerintah melakukan berbagai kebijakan yang pre-emptive, forward looking, dan kolaborasi sinergi seluruh pemangku kepentingan. Bukan hanya kebijakan ekonomi, tapi juga kebijakan menangani pandemi dari segi kesehatan.

"Itu yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah, seperti mitra kami Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Bank Indonesia, LPS, dan OJK," ungkap Wimboh.

Editor: Jeanny Aipassa