Keuangan Tertekan, Bos Garuda Minta Bisikin Jokowi dan Sri Mulyani Gelar Perjalanan Dinas

Suparjo Ramalan · Rabu, 29 Juli 2020 - 22:40 WIB
Keuangan Tertekan, Bos Garuda Minta Bisikin Jokowi dan Sri Mulyani Gelar Perjalanan Dinas

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan perjalanan dinas menggunakan Garuda Indonesia. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Kinerja maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk babak belur akibat pandemi Covid-19. Bahkan, pendapatan emiten turun hingga 90 persen karena minimnya penumpang. 

Berbagai langkah penyelamatan diupayakan agar Garuda bertahan di tengah pandemi. Bahkan, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan perjalanan dinas menggunakan Garuda Indonesia. 

Ini disampaikannya kepada juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman saat live Instagram pada Rabu (29/7/2020) malam. 

"Pak Fadjroel kan jubirnya Presiden, tolong lah Pak Fadjroel bisik ke Presiden supaya melakukan perjalanan dinas ke Bali, Lombok, atau ke mana gitu" ujar Irfan. 

Tak hanya ke Presiden, Irfan juga meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sejumlah Kementerian Kabinet Indonesia maju untuk melaksanakan perjalan dinas ke sejumlah daerah di Indonesia. "Coba bisik juga ke Menkeu dan Kementerian lain, biar buat perjalanan dinas," katanya. 

Mendengar pernyataan tersebut, Fadjroel pun mengatakan Presiden Jokowi lebih banyak menggelar kegiatan dan pertemuan secara daring. 

Fadjroel juga menimpali jika dirinya akan tetap terbang bersama Garuda. Pasalnya, di masa New Normal Garuda adalah salah satu maskapai penerbagan yang ketat menerapkan protokol kesehatan. 

Patut diketahui, maskapai penerbangan pelat merah itu tengah efisiensi untuk membenahi keuangan perusahaan yang tertekan akibat pandemi. Bahkan, Garuda saat ini fokus pada bisnis kargo selain tetap memaksimalkan upaya meningkatkan penumpang di masa New Normal hingga kondisi benar-benar pulih.

Garuda pun sudah memperoleh dana talangan sebesar Rp8,5 triliun dari pemerintah yang bisa digunakan sebagai modal kerja. Pinjaman akan disalurkan melalui lembaga penjamin dengan tenor pengembalian tiga tahun.

Editor : Dani Dahwilani