Kimia Farma Tunda Vaksin Gotong Royong Individu, Dukungan Tokoh Tetap Mengalir

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah melakukan berbagai cara supaya target kekebalan kelompok (herd immunity) bisa secepatnya terpenuhi dengan membuka akses vaksin berbayar untuk individu lewat program Vaksinasi Gotong Royong (VGR). BUMN farmasi PT Kimia Farma ditunjuk sebagai pelaksana VGR Individu.

Namun perusahaan pelat merah itu memutuskan menunda waktu pelaksanaan program vaksinasi berbayar, yang sedianya dilakukan mulai hari ini, Senin (12/7/2021). Belum diketahui juga sampai kapan penundaan tersebut dilakukan.

Baca Juga

Pemerintah Targetkan Devisa Pariwisata Capai USD24,7 Miliar, Begini Strateginya

Sementara itu, program VGR Individu diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan No 19/2021 ini terus mendapatkan dukungan dari berbagai tokoh masyarakat dan pemerintah. Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendukung kebijakan pemerintah yang memerkenalkan VGR Individu yang menjangkau korporasi, atau warga negara Indonesia yang secara ekonomi mampu.

"Kita mendukung sosialisasi vaksinasi Gotong Royong ini kepada masyarakat. Solidaritas untuk rakyat dan berbagai prakarsa baik pemerintah, BUMN, korporasi swasta, individu maupun kelompok, dan seluruh elemen masyarakat terus dikedepankan. Percepatan vaksinasi adalah salah satu kebijakan, yang menyatu dengan kebijakan lainnya,” kata Hasto dalam keterangannya, Senin (12/7/2021).

Baca Juga

Duh, Keliling Cari Klinik Kimia Farma, Warga Prancis Ini Kecewa Vaksinasi Covid-19 Mandiri Ditunda

Mantan Menteri Transmigrasi Siswono Yudo Husodo juga mengapresiasi langkah VGR Individu. Pasalnya, saat ini banyak masyarakat yang ingin segera divaksin tapi belum dapat jatah vaksin program pemerintah atau takut mendatangi kerumunan saat vaksinasi.

"Jadi pilihannya enggak apa-apa bayar, asalkan bisa segera vaksin dan nyaman," kata dia.

Baca Juga

Vaksinasi Mandiri Ditunda, Kimia Farma Butuh Waktu untuk Sosialisasi

Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid pun menyambut positif gerakan vaksin gotong royong berbayar yang diinisiasi PT Kimia Farma.

"Bravo Kimia Farma, lanjutkan dan percepat vaksin gotong royong untuk kalangan yang mau bayar. Bravo Bio Farma, lanjutkan dan percepat vaksin gratis yang dibiayai APBN. Semoga semua rakyat Indonesia tervaksin. Tidak terkecuali. Yang kaya bayar. Yang tidak mampu, gratis. Silakan pilih," ucapnya.

Baca Juga

Ini Alasan Kimia Farma Tunda Vaksinasi Individu Berbayar

Langkah pemerintah mempercepat vaksinasi juga sambut baik politisi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago. Namun, Irma mengatakan, sekeras apa pun usaha pemerintah, dibutuhkan dukungan yang tinggi dari masyarakat dengan sikap sadar kesehatan, disiplin memakai masker, hindari kerumunan dan mampu menahan diri dari syahwat beraktivitas yang tidak penting.

“Saya mengimbau pada oknum-oknum yang terus melakukan politik praktis yang selalu bikin gaduh dengan pernyataan-pernyataan negatif dan provokatif di tengah penderitaan rakyat, berilah sedikit empati pada kondisi darurat pendemi ini. Berhenti cari panggung dengan mengganggu kerja pemerintah untuk menyelamatkan jiwa rakyat,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Indonesia Watch For Democracy Endang Tirtana menambahkan, program ini sebenarnya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki penyakit bawaan. Pasalnya, sangat rentan bagi mereka untuk datang ke tempat umum dengan potensi tertular virus Corona.

“Mereka yang memiliki penyakit penyerta yang selama ini enggan vaksin datang ke keramaian akan memudahkan mereka mendapatkan vaksin dengan mendapat ke Kimia Farma,” ujarnya.

Adapun vaksin yang akan digunakan dalam program Vaksinasi Gotong Royong Individu ini adalah Sinopharm. Berbeda dengan vaksin yang digunakan untuk program vaksin gratis pemerintah seperti Sinovac, AstraZeneca ataupun Pfizer.

Diperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk setiap orang menyelesaikan tahapan vaksinasinya sekitar Rp879.140. Dengan rincian tarif pembelian vaksin ditetapkan sebesar Rp321.660 per dosis dan tarif layanan sebesar Rp117.910 per dosis.

Tarif VGR Individu ini diatur Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharma.

Editor: Jujuk Ernawati