Kisruh Uji Coba Bayar Tol Tanpa Sentuh (MLFF), Kementerian PUPR: Kemungkinan Ditunda
JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan rencana pemberlakuan bayar tol tanpa sentuh tanpa berhenti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) kemungkinan ditunda.
Hal itu, disampaikan Juru bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, menanggapi informasi mengenai adanya kisruh terkait pemberlakuan MLFF.
Endra mengaku telah mendapatkan informasi terkait kisruh tersebut, dan Kementerian PUPR akan mempelajari kembali penyesuaian rencana pemberlakuan transaksi tol nirsentuh.
"Kemungkinan pemberlakuan MLFF secara nasional akan mundur dari jadwal. Kami akan mempelajari dulu penyesuaian rencana kerjanya ke depan," ujar Endra, dikutip Sabtu (3/6/2023).
Sebagai informasi, kisruh mengenai pemberlakuan tol nirsentuh berawal dari uji coba di Jalan Tol Bali Mandara yang dijadwalkan pada 1 Juni 2023, namun tidak terlaksana dan tanpa kejelasan dari PT Roatex Indonesia Toll System (RITS), yang merupakan Badan Usaha Pelaksana (BUP) MLFF.
RITS adalah anak perusahan Roatex Ltd. Zrt asal Hungaria. Saham RITS dimiliki 99 persen oleh Roatex Ltd. Zrt, dan sisanya 1 persen milik perseorangan yang juga berasal dari Hungaria.
Informasi yang beredar, tidak terlaksananya uji coba tol nirsentuh di Jalan Tol Bali Mandara, disebabkan sistem yang bisa menimbulkan kebocoran atau kehilangan.
Sistem MLFF sudah diterapkan dan terbukti sukses di Hungaria sejak tahun 2013. Namun menurut mantan Dirut RITS, Musfihin Dahlan, ada potensi kehilangan pendapatan saat MLFF Hungaria diterapkan.
"Dalam proposal seluruh pendapatan yang sekarang dengan e-toll, 100 persen akan sama saat penerapan MLFF. Tapi setelah dicek ada kehilangan 20 persen. Ini tidak mungkin uji coba," ungkap Dahlan.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah diminta membayar 80 juta dolar AS atau Rp1,2 triliun kepada perusahaan Hungaria Multicontact Zrt yang ditunjuk oleh Roatex Zrt.
Adapun lingkup proyek MLFF yang direncanakan adalah Design-Build-Finance-Operate-Transfer (DBFOT), dengan konsesi 10 tahun. Skema pengembalian proyek dengan user charge (tarif) dan nilai investasi sebesar Rp4,4 Triliun.
Editor: Jeanny Aipassa