KKP Minta Tambah Anggaran Rp4,47 Triliun di 2025, untuk Apa Saja?

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta tambahan anggaran untuk mendukung berbagai program dan target untuk Tahun Anggaran (TA) 2025. Di hadapan Komisi IV DPR, Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,47 triliun.

Trenggono merinci tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan perikanan budi daya yang terintegrasi hulu sampai hilir sebesar Rp484,9 miliar. Lalu, untuk modeling kawasan budi daya udang, rumput, lobster, kepiting hingga ikan lainnya sebesar Rp397 miliar.

Baca Juga

AS Catat Defisit Anggaran Rp4.700 Triliun pada Oktober 2025

Kemudian, untuk sistem logistik sistem rantai dingin, dan penguatan jaminan mutu untuk mendukung hilirisasi dan industrialisasi perikanan sebesar Rp696,6 miliar. Untuk operasi pengawasan dan perawatan armada PSDKP salah satunya untuk penyelundupan benih bening lobster dan IUU Fishing Rp789,5 miliar.

Selanjutnya, untuk penataan ruang laut hingga pengelolaan pulau-pulau kecil demi menjamin keberlanjutan stok ikan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup sebesar Rp 523,7 miliar. Lalu, untuk pengembangan penangkapan ikan terukur sebesar Rp565 miliar.

Baca Juga

TNI AL dan KKP Gagalkan Penyelundupan Ratusan Ribu Benih Bening Lobster

Kemudian, tambahan anggaran juga dibutuhkan untuk pembangunan kampung nelayan atau budi daya modern sebesar Rp660 miliar, dan terakhir untuk peningkatan kualitas SDM sebesar Rp353 miliar.

"Untuk itu, KKP mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp4,47 triliun yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan pemerintah dalam penyusunan pagu anggaran tahun 2025," ujar Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR dikutip, Rabu (12/6/2024). 

Baca Juga

Menteri KKP Akselerasi Kerja Sama Budidaya Lobster dengan Vietnam

Dia juga menyampaikan, dengan tambahan anggaran yang diusulkan, total pagu anggaran tahun 2025 yang diminta KKP mencapai Rp10,7 triliun, dengan pagu indikatif semula sebesar Rp6,2 triliun.

"Sehingga usulan pagu indikatif tahun 2025 menjadi sebesar Rp10,7 triliun," ucapnya.

Editor: Aditya Pratama