Kompensasi dan Subsidi Energi Dipangkas, Erick Thohir: Pemerintah Cukup Dilematis

Suparjo Ramalan ยท Rabu, 24 Agustus 2022 - 16:09:00 WIB
 Kompensasi dan Subsidi Energi Dipangkas, Erick Thohir: Pemerintah Cukup Dilematis
Menteri BUMN, Erick Thohir. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengaku pemerintah cukup dilematis dengan kebijakan memangkas anggaran kompensasi dan subsidi energi tahun 2023.

Hal itu, diungkapkan Menteri BUMN dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (24/8/2022). Pada rapat tersebut, anggota Komisi VI menanyakan apakah Kementerian BUMN sudah mendapat penugasan dari pemerintah agar PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi, jenis pertalite dan solar

Dia menyampaikan, hingga saat ini PT Pertamina (Persero) belum menerima penugasan dari pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM jenis RON90 (pertalite) dan Solar. 

"Kami sebagai Menteri BUMN sedang menunggu penugasan yang akan diberikan oleh pemerintah," kata Erick Thohir.

Dia mengungkapkan, penyesuaian harga BBM bersubsidi perlu dilakukan mengingat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memangkas anggaran kompensasi dan subsidi energi tahun 2023 menjadi Rp336,7 triliun. Sebelumnya anggaran kompensasi dan subsidi energi mencapai Rp502,4 triliun.

"Soal bagaimana bisa menekan subsidi (energi) dari Rp502 triliun ke Rp 300 triliun, memang tidak ada cara lain yang sedang dipikirkan pemerintah, tapi ini juga belum menjadi penugasan kepada kami," ungkap Erick Thohir.

Dia mengungkapkan, pemerintah perlu waktu untuk mengambil kebijakan alternatif di sektor energi dalam negeri, di tengah gejolak ekonomi global saat ini. Bahkan, dia mengakui pemerintah cukup dilematis. 

"Nah proses-proses ini memang kita perlu waktu karena memang kita kemarin kebijakannya cukup dilematis, tetapi kita yakini program-program dari penekanan BBM ini bisa terjadi," tutur Erick Thohir.

Pemerintah memang memberikan sinyal adanya kenaikan harga Pertalite dan Solar subsidi. Hal ini, nampak jelas pada pernyataan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, dan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya menyebut kenaikan harga BBM perlu dilakukan, untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Editor : Jeanny Aipassa

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda