Korupsi Tambang Timah RI Capai Rp271 Triliun, Ahli Hukum UI Bilang Begini

JAKARTA, iNews.id - Kerugian ekologi atau lingkungan akibat korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 sebesar Rp271 triliun. Angka ini berdasarkan perhitungan ahli forensik lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo. 

Merespons hal tersebut, pengajar asal Fakultas Hukum UI, Gandjar Laksmana Bonaprapta, mengatakan kerugian akibat kerusakan lingkungan berbeda dengan kerugian negara. Menurutnya, perkara kerugian negara atau kerugian perekonomian negara diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK). 

Baca Juga

Kredit Oktober 2025 Melambat, Sikap Hati-Hati Bank ke UMKM Jadi Sorotan

Dalam Pasal 2 ayat (1) misalnya, menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Lalu, denda paling sedikit Rp200 juta  dan paling banyak Rp1 miliar.

Karena itu, kerugian berupa kerusakan lingkungan berbeda dengan kerugian yang dimaksud di Pasal 2 dan 3 UU PTPK.

Baca Juga

Tambang Timah Rugikan Negara Rp271 Triliun, Guru Besar UI Ragukan Metode Perhitungannya

“Pasal 2 dan 3 UU PTPK itu mengatur adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara. Kerugian berupa kerusakan lingkungan berbeda dengan kerugian yang dimaksud di Pasal 2 dan 3 UU PTPK,” ujar Gandjar, Jumat (8/3/2024). 

“Jadi ini bukan urusan kelaziman tapi urusan bagaimana memahami maksud UU dan ini menyangkut kepastian hukum,” tutur dia. 

Baca Juga

Kejagung Kembali Tetapkan 2 Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditas Timah

Tak hanya itu, Gandjar menilai perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tidak termasuk tindak pidana korupsi. Sebab, kerugian lingkungan tidak termasuk kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 UU PTPK.

Dengan demikian, kata dia, penetapan tersangka pada seseorang berdasar pemahaman unsur yang salah atau tidak tepat menjadi tidak tepat pula. Gandjar berpendapat bahwa wewenang menghitung kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Artinya, perhitungan ahli forensik lingkungan IPB bahwa kerugian ekologi menjadi dasar kerugian negara tidaklah tepat. 

“Sebagai tambahan kerusakan lingkungan merupakan akibat yang dilarang oleh UU Lingkungan. Pelakunya seharusnya dijerat sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Bukan dipaksakan sebagai tindak pidana korupsi apalagi berdasarkan penafsiran yang menyimpang dari maksud UU,” tutur dia.

Editor: Puti Aini Yasmin