Krisis Ekonomi Sri Lanka Makin Parah, Ternyata Ini Penyebabnya

KOLOMBO, iNews.id - Krisis ekonomi di Sri Lanka semakin parah. Kemarahan rakyat Sri Lanka terhadap penanganan krisis ekonomi yang dilakukan pemerintah meningkat menjadi kekerasaan pada pekan lalu, di mana ratusan pengunjuk rasa bentrok dengan polisi selama beberapa jam.

Kekurangan mata uang asing yang parah telah membuat pemerintah Presiden Gotabaya Rajapaksa tidak mempu membayar impor penting, seperti bahan bakar sehingga menyebabkan pemadaman listruk hingga 13 jam. Rakyat Sri Lanka juga menghadapi kekurangan pasokan dan inflasi yang melonjak setelah negara itu secara taham mendevaluasi mata uangnya bulan lalu menjelang pertemuan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mendapatkan pinjaman.

Mentan Salurkan Bantuan Beras-Minyak Goreng ke Aceh, Sumut, dan Sumbar

Para kritikus mengatakan, akar dari krisis ekonomi Sri Lanka, yang merupakan terburuk dalam beberapa dekade terletak pada salah urus ekonomi oleh pemerintah berturut-turut yang menciptakan dan mempertahankan defisit kembar, yakni kekurangan anggaran dan defisit transaksi berjalan.

"Sri Lanka adalah ekonomi defisit kembar klasik. Defisit kembar menandakan pengeluaran nasional suatu negara melebihi pendapatan nasionalnya, serta produksi barang dan jasa yang dapat diperdagangkan tidak mencukupi," tulis kertas kerja Bank Pembangunan Asia 2019, dikutip dari Indian Express, Selasa (10/5/2022).

Krisis Ekonomi Sri Lanka Memburuk: RS Kehabisan Obat, Layanan Kesehatan di Ambang Kolaps

Tetapi krisis saat ini dipercepat oleh pemotongan pajak dalam yang dijanjikan oleh Rajapaksa selama kampanye pemilihan 2019 yang diberlakukan beberapa bulan sebelum pandemi Covid-19, yang menghapus sebagian ekonomi Sri Lanka. Dengan industri pariwisata yang menguntungkan di negara itu dan pengiriman uang pekerja asing yang dilemahkan oleh pandemi, lembaga pemeringkat kredit menurunkan peringkat Sri Lanka dan secara efektif menguncinya dari pasar modal internasional.

Pada gilirannya, program manajemen utang Sri Lanka, yang bergantung pada akses ke pasar tersebut, tergelincir dan cadangan devisa anjlok hampir 70 persen dalam dua tahun. Adapun keputusan pemerintah Rajapaksa untuk melarang semua pupuk kimia pada 2021 juga memukul sektor pertanian negara itu dan memicu penurunan panen padi yang kritis.