Krisis Energi di Inggris dan China, Menko Airlangga: Transisi Energi Penting dan Mendesak

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, mengatakan transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan menjadi faktor penting dan mendesak demi keberlanjutan kehidupan negara.

Pernyataan itu, disampaikan Airlangga Hartarto, saat menyinggung tentang krisis energi di Inggris dan China, dalam acara Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) International Energy Conference secara virtual, di Jakarta, Rabu (6/10/2021).

Ekonomi Singapura Tumbuh 5,7 Persen pada Akhir 2025

Menurut dia, ketahanan energi menjadi suatu faktor penting dalam keberlanjutan kehidupan sebuah negara, karena menjadi komoditas sgtrategis untuk mendukung kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.

Namun energi juga dapat mengancam kegiatan ekonomi pada saat kondisi krisis, terutama pada saat harga yang tidak terkendali akibat terbatasnya pasokan.

Kondisi yang terjadi saat ini pada pasar energi dunia yaitu meroketnya harga gas dan batu bara, disusul kenaikan harga minyak. Hal ini menyebabkan terjadinya krisis energi di Eropa, khususnya Inggris, serta di Tiongkok.

Krisis energi di Inggris diakibatkan terjadinya “perfect storm” yakni kondisi musim panas yang sangat panas dan keterbatasan pasokan dari Rusia sebagai salah satu pemasok utama komoditas energi bagi Eropa.

Sedangkan krisis energi di China, terjadi seiring pulihnya aktivitas perekonomian, yang menyebabkan permintaan energi menjadi tinggi, sehingga harga batu bara mencapai tingkat tertinggi selama sejarah melebihi 230 dolar AS per ton di awal Oktober 2021.

Dengan keterbatasan pasokan gas di Eropa, banyak pasokan yang tadinya untuk tujuan pasar Asia beralih ke Eropa, sehingga harga di Asia, yang direpresentasikan oleh harga spot LNG meningkat sangat tinggi mencapai lebih dari 25 dolar AS per mmbtu.

“Kondisi ketidakpastian yang semakin tinggi tersebut mewarnai sektor energi dunia yang berdampak kepada semua negara, termasuk Indonesia. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi guna meningkatkan daya saing investasi di sektor energi melalui berbagai insentif," ujar Airlangga.

Saat ini, lanjutnya, dunia sedang memasuki masa transisi energi sejak adanya Kesepakatan Paris (Paris Agreement) tentang perubahan iklim untuk menjaga agar pemanasan global tidak naik lebih dari 2 atau bahkan 1,5 derajat Celcius, yang ditindaklanjuti oleh pernyataan dari berbagai negara yang akan berada pada posisi net-zero emission (NZE) di 2050.

Kebijakan pemulihan ekonomi Indonesia, lanjut Menko Airlangga, dilandasi keinginan kuat untuk menjaga kelompok rentan agar tidak terdampak secara drastis dari pandemi Covid-19 ini.

“Kita telah meningkatkan anggaran untuk menjaga kelompok ini termasuk di dalamnya adalah UMKM. Semua ini tentunya membutuhkan anggaran yang cukup besar, di tengah penerimaan pajak yang menurun akibat pembatasan kegiatan ekonomi,” kata Airlangga.

Meski demikian, pemerintah tidak melupakan aspirasi jangka panjang, contohnya dalam menangani masalah pemanasan global akibat perubahan iklim. Hal ini akan berdampak pada keharusan semua negara untuk melakukan transisi energi.

Menko Perekonomian mengungkapkan, konsumsi energi ke depan perlu memperhatikan emisi karbon, sehingga kebijakan Pemerintah mengarah pada pemberian insentif bagi penggunaan energi bersih seperti energi terbarukan.

Lalu, di saat yang sama juga membuat kebijaksanaan disinsentif, bahkan menghentikan atau moratorium penggunaan energi fosil, khususnya yang beremisi karbon relatif lebih tinggi.

Pembangunan ke depan diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan emisi, dan kapasitas daya dukung sumber daya alam.

Terkait dengan itu, Menko Perekonomiana mengatakan, pemerintah akan membuat kebijakan yang mengakomodasi nilai ekonomi karbon yang implementasinya akan dilakukan secara bertahap.

Pengenaan pajak karbon tidak serta merta akan dilakukan, namun akan dilakukan secara bertahap melalui kajian dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, maupun politis.

Pembahasan serta kajian ini akan melibatkan berbagai kalangan, termasuk sektor swasta. Tantangan multidimensi yang dihadapi kali ini perlu ditanggapi secara seksama dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.

“Pemerintah tidak bisa bergerak sendirian. Sektor swasta, akademisi serta organisasi wadah pemikir (think-tank), dan organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat, perlu bahu-membahu berkontribusi mendukung Pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang berorientasi jangka panjang, tetapi tak lupa mengatasi tantangan jangka pendek saat ini,” tutur Menko Airlangga.

Editor: Jeanny Aipassa