Lebih dari Separuh Bankir Ingin Bank Diawasi BI, Bukan OJK

JAKARTA, iNews.id - Lebih dari separuh bankir ingin agar fungsi pengawasan bank dikembalikan ke Bank Indonesia (BI). Padahal, fungsi tersebut dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam delapan tahun terakhir.

Fakta tersebut terungkap dalam "Studi Penguatan Industri Keuangan: Perspektif Industri Terhadap Regulator” yang dilakukan oleh Citiasia. Survei itu melibatkan 184 responden level manajer ke atas dari 114 industri perbankan, multifinance, asurani, dan lembaga jasa keuangan khusus.

Baca Juga

Membaca Data Ketahanan Ekonomi RI 2025 dan Proyeksi 2026, Simak di The Fundamentals Malam Ini

"Ketika dibandingkan dengan pengawasan Bank Indonesia terhadap perbankan dimasa sebelumnya, bankir yang setuju sedikit lebih banyak 55 persen dibanding bankir yang tidak setuju 45 persen,” ujar Direktur Riset Citiasia, Achmad Yunianto di Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Achmad menjelaskan, bankir yang sepakat wewenang pengawasan dikembalikan ke BI menilai kehadiran dua regulator tidak efektif mentransmisikan kebijakan moneter, termasuk suku bunga.

"Utamanya ketika bank sentral selaku pengampu target moneter dan makroprudensial dianggap memiliki kendala ketika ingin mentransmisikan kebijakan ke level mikro,” kata dia.

Sementara itu, responden yang setuju pengawasan tetap di OJK berpendapat pembagian tugas antara BI, OJK, dan pemerintah diperlukan seiring besarnya perekonomian. Pemerintah dari sisi fiskal, BI moneter, dan OJK rill industri keuangan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi tak sepakat jika pengawasan bank dikembalikan ke BI. Dia menilai, kinerja OJK sejauh ini cukup baik.

"Perbankan belum ada (isu) seperti asuransi, perbankan fine-fine saja, kecuali Bank Mumalat," ucapnya.

Politikus PKB tersebut menilai, desakan bankir tersebut hanya emosi sesaat karena imbas kasus Jiwasraya. Dia khawatir pengembalian wewenang dari OJK ke BI akan menciptakan masalah baru.

Editor: Rahmat Fiansyah