OJK Diusulkan Bubar, Indef: Kepercayaan Investor Akan Turun

Antara ยท Rabu, 22 Januari 2020 - 19:09 WIB
OJK Diusulkan Bubar, Indef: Kepercayaan Investor Akan Turun

Rencana pembubaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai akan menurunkan kepercayaan para investor terhadap Indonesia. (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id - Rencana pembubaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai akan menurunkan kepercayaan para investor terhadap Indonesia. Pasalnya, lembaga ini diatur dalam undang-undang (UU) sehingga perubahan yang terlalu sering bisa memicu keresahan, khususnya di kalangan investor.

“Ini berbahaya untuk kepercayaan investor karena seolah-olah kita ini terhadap kelembagaan negara itu tidak ada kepercayaan jangka panjang,” kata Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyebutkan di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Menurut dia,  jika kinerja OJK dinilai belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap suatu lembaga keuangan baik perbankan maupun nonperbankan maka seharusnya sistem pengawasannya yang diperkuat dan diperbaiki.

“Kalau ada masalah jangan dapurnya yang dibakar tapi bagaimana memperbaiki sistem yang menjadi masukan dari masyarakat. Misalnya yang non bank banyak masalah jadi diperbaiki dari OJK sistem pengawasannya,” katanya.

Tak hanya itu, Aviliani mengatakan, saat ini pihak OJK telah berusaha untuk membuat suatu sistem pengawasan terhadap sektor nonperbankan agar dapat sama ketatnya dengan perbankan. “Menurut saya saat ini OJK itu sudah mulai memikirkan bagaimana memperketat sektor yang non keuangan supaya dia bisa seketat sektor perbankan,” ucap dia.

Aviliani menjelaskan, ke depannya OJK perlu membuat sistem serta aturan yang lebih baik dan jelas termasuk terkait diperbolehkan atau tidaknya sebuah perusahaan asuransi untuk mengelola investasi. “Artinya terdapat lembaga rangkap yang boleh mengeluarkan produk. Jadi harus dipikirkan kembali biar asuransi fokus kepada asuransi yang ada misalnya kesehatan dan jiwa serta bagaimana penempatan dananya,” tuturnya.

Hal tersebut harus dilakukan mengingat kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang mengelola dana nasabah dari premi asuransi sekaligus mengelola produk investasi bancassurance dengan program Jiwasraya Saving Plan.

“Jiwasraya Saving Plan itu kan model bancassurance sementara dia asuransi jadi dia mengelola dua jarinya. Mengelola investasi dari sisi premi dan dari sisi orang berinvestasi,” ujarnya.

Dia menuturkan model bisnis yang dijalankan oleh Jiwasraya tersebut mengikuti skema ponzi yang akibatnya justru akan merugikan perusahaan itu sendiri. "Produk saving plan itu menggunakan skema ponzi dan ketika jatuh tempo diambil dari sini (investasi). Ketika berhenti (preminya) enggak bisa bayar jadi itu berarti skemanya enggak betul,” katanya.

Editor : Ranto Rajagukguk