Libatkan Swasta, Jembatan Tol Batam-Bintan Akan Dikenai Tarif

TANJUNG PINANG, iNews.id - Pemerintah menyatakan, proyek jembatan penghubung Batam-Bintan akan memakai skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Dengan kata lain, dukungan swasta dibutuhkan untuk kelancaran proyek itu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, proyek infrastruktur dengan skema KPBU bakal menguntungkan swasta dan pemerintah.

Baca Juga

Bonus Lebaran Grab Naik 3 Kali Lipat, Mitra Ojol Terima Minimal Rp150 Ribu

"Bagi swasta memiliki kepastian pengembalian plus keuntungan, sementara keuntungan Pemerintah proyeknya banyak yang mengawasi, sehingga tercipta tertib administrasi dan tertib teknis untuk melayani masyarakat lebih baik," katanya melalui keterangan tertulis, Sabtu (24/4/2021).

Kementerian PUPR tengah mengkaji proyek tersebut baik secara teknis maupun finansial. Kajian ini, kata Basuki, supaya proyek Jembatan Batam-Bintan layak (feasible) secara finansial bagi investor.

Direktur Pembangunan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Yudha Handita Pandjiriawan mengatakan, berdasarkan kajian awal, biaya pembangunan Jembatan Batam-Bintan tak mungkin dibiayai sepenuhnya dengan APBN.

"Tetap harus ada porsi dibantu oleh pemerintah. Porsi pemerintah sekitar 30 persen," katanya.

Jembatan ini, kata Yudha, dibagi dua bagian yaitu Batam-Tanjung Sauh sekitar 2.000 meter dan Tanjung Sauh-Bintan sekitar 5.000 meter, sehingga totalnya 7.000 meter. Untuk Batam-Tanjung Sauh akan dibangun pemerintah sementara Tanjung Sauh-Bintang akan dibangun investor melalui proses lelang.

Dengan keterlibatan investor, maka kendaraan yang lewat akan dikenakan tarif. Desain awal jembatan yang dibuat pada 2005 dan direvisi pada 2010 juga akan kembali diubah, termasuk lebar jembatan akan ditambah dari 28 meter menjadi 33 meter sesuai standar tol.

Jembatan Batam-Bintan akan mendukung pelabuhan peti kemas di Tanjung Sauh dan shelter-shelter di Pulau Bintan, sehingga juga diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi wilayah. Selain itu, jembatan ini diharapkan bisa meningkatkan konektivitas di Kepulauan Riau, dengan mengurangi waktu tempuh dan biaya transportasi orang dan barang.

Editor: Rahmat Fiansyah