Luhut Ancam Copot Direksi BUMN Tak Laksanakan TKDN

Suparjo Ramalan ยท Rabu, 29 Juli 2020 - 15:26 WIB
Luhut Ancam Copot Direksi BUMN Tak Laksanakan TKDN

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengancam bila tidak ada yang melaksanakan TKDN pejabat BUMN perlu diganti. (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberi perhatian khusus pada Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN). TKDN harus digunakan sebagai stimulus dalam penanganan Covid-19.

Luhut mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan Covid-19 seluruhnya menggunakan produk dalam negeri. Bahkan, dia akan mengusulkan kepada Presiden mengadakan rapat terbatas (ratas) terkait hal tersebut.

"Presiden sudah memerintahkan kami APBN dan stimulus terkait pandemi Covid-19 seluruhnya menggunakan produk dalam negeri. Saya akan meminta kepada Presiden agar dibuat ratas mengenai hal ini. Jadi kita tahu di mana kelemahan selama ini. Saya minta agar diperhatikan secara sungguh-sungguh," ujar Luhut melalui keterangan pers, Rabu (29/7/2020).

Selain menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut juga menjabat sebagai Ketua Umum Tim Nasional Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Timnas P3DN). Dia mencatat agar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi perhatian serius semua pihak, khususnya kepada sejumlah perusahaan pelat merah, seperti Pertamina dan PLN.

Bahkan, dia mengancam bila tidak ada yang melaksanakan TKDN pejabat BUMN perlu diganti. Luhut meminta semua pihak tidak main-main terkait TKDN. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 yang membutuhkan kerja sama semua pihak.

"Jadi, apabila tidak ada yang melaksanakan TKDN ini agar bisa diganti saja,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dalam laporan auditnya, menjelaskan, kebijakan penggunaan produksi dalam negeri belum diintegrasikan dengan kinerja manajemen perusahaan dan kebijakan TKDN.

Untuk itu, salah satu rekomendasi BPKP adalah Kementerian BUMN dapat menetapkan kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri menjadi salah satu indikator kinerja Direksi BUMN.

“Kementerian BUMN agar memerintahkan seluruh Direksi BUMN menyusun pedoman agar sesuai dengan PP Nomor 29 Tahun 2018,” katanya.

Pada kesempatan itu, Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait TKDN.

“Kami akan segera tindaklanjuti, mengenai policy pengadaan barang dan jasa (PBJ) agar disesuaikan dengan PP 2009/2018. Kemudian, klausul-klausul di proyek BUMN Pertamina yang baru untuk memberikan insentif apabila menggunakan produksi dalam negeri. Saya akan share ke BUMN lain, seperti PLN dan rekan-rekan BUMN lainnya,” kata Budi.

Editor : Dani Dahwilani