Luhut Minta Jangan Sampai Terjadi Manipulasi Data Penerima Bansos

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat mendorong efektivitas Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021.

Menurutnya, jika pemerintah bisa menyalurkan bansos dengan cepat, maka masyarakat bersedia tinggal di rumah. Luhut menuturkan, penyaluran bansos perlu dipercepat di daerah aglomerasi.

Baca Juga

Pengusaha Garmen Minta Pemerintah Tak Tetapkan Upah Minimum bagi Industri Padat Karya

"Selain itu, penyaluran (bansos) perlu dipercepat terutama di daerah-daerah aglomerasi karena mereka yang terkena dampak paling besar dari PPKM," kata Menko Luhut dalam keterangannya, Jumat (23/7/2021).

Luhut menambahkan, bansos juga penting bagi masyarakat yang positif Covid-19 dan sedang menjalani karantina.

Baca Juga

Pernah Dimaki soal Bansos, Risma Minta Jajaran Evaluasi Pola Komunikasi ke Daerah

"Oleh karena itu, yang mungkin positif dan masuk karantina, bagaimanapun harus kita bantu dengan bansos, jangan sampai kepala keluarga ini dipisahkan dari keluarganya dan tidak menerima bantuan dan saya kira penting mendapat perhatian kita," ujar Luhut.

Pemerintah melalui PT Pos Indonesia dan jaringan Bank Himbara telah mulai menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan beras dari Bulog. Mereka menyalurkan BST dan sembako kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) di sejumlah wilayah dibantu oleh pemerintah daerah dalam konteks untuk penyaluran dan proses verifikasi.

Baca Juga

Pemerintah Alokasikan Bansos Rp55,21 Triliun selama PPKM Darurat, Ini Daftarnya

"Mohon kepada Dinas Sosial dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan kesempatan ini agar tidak terjadi manipulasi data penerima bansos. Saya pikir penyiapan data, pengecekan data, verifikasi data itu betul-betul supaya jangan sampai ada data fiktif yang menerima bantuan," tuturnya.

Dia juga meminta PT Pos Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan agar tidak terjadi klaster baru saat masyarakat mengambil bansos.