Luhut Sebut Butuh Rp123 Triliun untuk Pensiunkan PLTU

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut butuh sekitar 8,58 miliar dolar AS atau setara Rp123 triliun untuk menutup pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara hingga 2023 mendatang. Dana tersebut dibutuhkan melalui dukungan investasi. 

"Pensiun dini PLTU dan menggantinya dengan energi terbarukan memungkinkan dengan dukungan investasi. Total 5,5 Giga Watt (GW) pensiun dini akan mungkin dilakukan sebelum 2030 dengan 8,58 miliar dolar AS dukungan investasi," ujar Luhut dikutip dari Antara, Rabu (9/2/2022).

Baca Juga

Rasio KPR Terhadap PDB Indonesia Masih Rendah, Tertinggal dari Filipina

Luhut menambahkan, Indonesia telah berkomitmen untuk ikut meredam dampak perubahan iklim dengan berbagai kebijakan, khususnya terkait transformasi energi.

Dia menyampaikan, pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (EBT). Pemerintah juga akan mendorong bauran EBT menjadi 51 persen pada 2030 berdasarkan RUPTL (rencana usaha penyediaan listrik) dan besarannya akan terus ditingkatkan secara bertahap hingga 2060.

Baca Juga

Investor Asing Beli Saham Rp1,43 Triliun, Borong BBCA-ADRO

Hal itu dlakukan sejalan dengan target Indonesia untuk bisa mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

"Indonesia punya potensi EBT hingga 472,6 GW yang terdiri dari berbagai sumber, seperti surya, air, angin, bioenergi, panas bumi dan laut," ucap Luhut.

Baca Juga

Luhut Imbau Lansia Divaksin : Jangan Dengarkan Masukan-masukan Tak Jelas

Selain itu, dia mengatakan, pemerintah juga berencana untuk membangun jaringan listrik super (supergrid) di 2025 untuk menyeimbangkan gap antara permintaan dan pasokan listrik di seluruh negeri. Pemerintah Indonesia juga memformulasikan pajak karbon dengan mekanisme cap and trade.

Baca Juga

Sudah Vaksinasi Covid-19 Lengkap, Menko Luhut: Masyarakat Bisa Beraktivitas Seperti Biasa

"Pajak karbon akan dikenakan untuk PLTU pada April 2022 dengan mekanisme cap and trade," kata dia.

Di sektor komoditas, Luhut menjelaskan Indonesia telah mengamankan pasokan mineral yang dibutuhkan dalam energi bersih. Oleh karena itu, dia meminta industri hilir untuk tak lagi bergantung pada ekspor mineral mentah.

Baca Juga

PLN Pastikan Pasokan Batu Bara di 17 PLTU Terpenuhi

Terlebih, Indonesia juga tengah mendorong pengembangan industri kendaraan listrik dan baterai kendaraan listrik yang membutuhkan pasokan nikel sebagai bahan bakunya.

"Indonesia berencana untuk mengimplementasikan 3 juta unit mobil listrik pada 2030," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama