Luhut Sebut Pemerintah Akan Turunkan Pungutan Ekspor CPO

Rizky Fauzan ยท Kamis, 07 Juli 2022 - 17:30:00 WIB
Luhut Sebut Pemerintah Akan Turunkan Pungutan Ekspor CPO
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan turunkan pungutan ekspor CPO. Foto: MPI

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan menurunkan pungutan ekspor minyak sawit mentah crude palm oil/CPO) supaya harga tandan buah segar (TBS) sawit naik. Dia pun menargetkan ekspor CPO akan kembali lancar dalam dua minggu ke depan. 

“Nah kita coba dua minggu dari sekarang pertengahan ekspor mulai lancar. Tidak hanya itu saja, tadi malam saya bicara pada Menteri Keuangan PE (pungutan ekspor)-nya akan kita bawa sampai ke bawah. Kita kasih insentif untuk ekspor. Kalau ekspor tangkinya kosong dia ambil TBS, nanti TBS harganya naik,” kata Luhut dalam Pertemuan Koordinasi AKPSI di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (7/7/2022). 

Adapun tarif pungutan ekspor maksimum untuk minyak sawit mentah sebesar 200 dolar AS per ton dan bea keluar (BK) mencapai 288 dolar AS per ton. Ini seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 98/PMK.010/2022. 

Peraturan tersebut berlaku efektif hingga 31 Juli. Namun, ketetapan tersebut tidak berlaku bagi produsen sawit yang tidak mengikuti domestic market obligation (DMO). 

Dia menuturkan, untuk mengerek harga TBS, pemerintah juga akan menggenjot biodiesel 40 persen atau B40 dari sebelumnya B30. Saat ini, ada 2,5 juta ton CPO akan didistribusikan untuk energi bahan bakar kendaraan bermotor tersebut. 

“Untuk Solar juga nanti akan diberikan CPO untuk mengurangi sulfurnya sehingga bisa total 3 juta ton CPO terserap, dengan demikian harga (TBS) bisa naik,” ujar Luhut. 

Menurutnya, industri kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu industri strategis. Pasalnya, lebih dari 16,4 juta orang hidup dan bekerja dalam industri ini. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara ekspor sawit terbesar di dunia. 

Sebagai bagian dari peningkatan tata kelola industri sawit, Presiden Joko Widodo (Jokwi) telah memerintahkan untuk dilakukan audit terhadap tata kelola yang berjalan dan perbaikan yang dibutuhkan. 

“Nantinya dari hasil audit kita bisa mendapatkan gambaran menyeluruh soal tata kelola dan perbaikan yang diperlukan,” ujarnya.

Editor : Jujuk Ernawati

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda