MA Pernah Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Ini Alasannya

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sekitar tiga bulan lalu. MA menilai, masyarakat seharusnya tidak ikut menanggung kesalahan dan kecurangan (fraud) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diakibatkan pemangku kebijakan.

Dalam salinan putusan MA Nomor 7 P/HUM/2020, MA mengabulkan gugatan yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Daerah Indonesia (KPCDI) untuk pasal 34 pada 27 Februari 2020. Pasal tersebut menjadi dasar utama kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Baca Juga

Tingkatkan Infrastruktur Transportasi, Layanan KA Logistik dan Kapal Roro Resmi Beroperasi

"Menyatakan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," demikian butir 3 putusan MA, dikutip Kamis (14/5/2020).

Sidang putusan yang diketuai Supandi tersebut menyoroti persoalan dalam program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan. Pertama, dari aspek struktur hukum masih ada ego sektoral antara satu kementerian dalam mengurus JKN.

Baca Juga

Pemerintah Sebut Kenaikan Iuran Akan Dibarengi dengan Perbaikan BPJS Kesehatan

Kedua, dari sisi substansi hukum terdapat aturan yang overlapping dan tak konsisten antar instansi dalam proses penegakan hukum. Ketiga, dari aspek budaya hukum, masih banyak perilaku tercela dan tidak terpuji di kalangan pengambil kebijakan, stakeholder, dan masyarakat di bidang jaminan sosial.

Dalam putusannya, MA menilai kementerian-kementerian terkait tidak serius dalam menjalankan program JKN. Selain itu, MA juga menyoroti eksistensi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang tidak jelas. Banyak masyarakat yang tidak tahu institusi itu.

"Ketiga, adanya kesalahan dan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial BPJS. Keempat, mandulnya Satuan Pengawas Internal BPJS dalam melaksanakan pengawasan, sehingga menimbulkan kesan adanya pembiaran terhadap kecurangan-kecurangan yang terjadi," tulis MA.

Menurut MA, adanya fraud itu menyebabkan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan defisit. MA tidak memperbolehkan hal itu dibebankan kepada masyarakat dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Apalagi, kondisi ekonomi sedang tidak menentu. Oleh karena itu, MA meminta pemerintah mencari jalan keluar selain menaikkan iuran.

Selain itu, kata MA, adanya fraud berdampak sistemik pada pelayanan JKN. Di antaranya diskriminasi dalam pemberian pelayanan kepada pasien yang menggunakan BPJS, pembatasan kuota dan keterlambatan dokter dari jadwal, pelayanan administrasi yang tidak profesional dan bertele-tele, fasilitas tak sesuai dengan yang tertera pada kartu, hingga obat-obatan BPJS yang semuanya obat generik.

Editor: Rahmat Fiansyah