Maruarar Mau Sulap Lapas jadi Perumahan, Narapidana Dipindahkan ke Luar Pulau

JAKARTA, iNews.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk membahas rencana pembangunan rumah di lahan lembaga pemasyarakatan (lapas). Nantinya, narapidana dipindahkan ke luar pulau Jawa.

Menurut Maruarar, lokasi lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

Ada Stimulus Ekonomi, Purbaya Optimistis Tax Ratio Meningkat di Kuartal IV-2025

"Saat ini banyak lapas yang lokasinya strategis di kawasan perkotaan. Padahal banyak warga perkotaan yang juga membutuhkan rumah layak sehingga potensi lapas untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah masyarakat sangat besar," kata Maruarar Sirait di Lapas Kelas I Cipinang, Rabu (8/5/2025).

Pria yang akrab disapa Ara ini menjelaskan, konsep pembangunan lapas menjadi hunian ini menjadi solusi agar permukiman dekat dengan tempat kerja. Selain itu, lapas saat ini memiliki daya tampung yang melebihi kapasitas.

Kronologi Sejoli Tewas dalam Kamar Kos Perumahan Elite Surabaya, Ditemukan Jarum Suntik

Adanya pemanfaatan lapas menjadi lokasi pembangunan rumah merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat bisa memiliki hunian layak di kawasan perkotaan.

"Terus terang kami semua di sini melaksanakan pikiran cerdas dari Presiden Prabowo," ucap dia.

Surabaya Gempar, Sejoli Ditemukan Tewas dalam Kamar Kos Perumahan Elit

Maruarar mengatakan beberapa lapas yang saat ini berada di pusat kota merupakan bangunan Belanda. Banyak lapas yang dinilai sudah tidak layak huni sehingga dinilai perlu pembangunan lapas baru di luar pulau Jawa.

"Ini penyelesaian juga supaya para narapidana bisa dapat tempat yang layak, yang manusiawi. Sebaliknya lahan bekas lapas bisa digunakan buat perumahan," tutur dia.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan Lapas dari kawasan perkotaan ke daerah. Apalagi kapasitas penjara saat ini melebihi kapasitas sehingga dibutuhkan lapas baru.

"Kami juga berterima kasih atas dukungan Kementerian PKP yang akan menyediakan kuota rumah subsidi bagi pegawai lapas. Saat ini jumlah pegawai lapas ada sekitar 65.000 banyak yang belum memiliki rumah sehingga KPR FLPP kesempatan mereka lebih besar memiliki rumah subsidi," ucap Agus.

Editor: Puti Aini Yasmin