Masih Diseleksi, Proyek Infrastruktur Akan Ditunda hingga 3 Tahun

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Senin, 10 September 2018 - 19:02:00 WIB
Masih Diseleksi, Proyek Infrastruktur Akan Ditunda hingga 3 Tahun
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. (Foto: Kemenko Perekonomian)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah masih mengevaluasi daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) mana saja yang harus ditunda.

Penundaan proyek ini merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk mengurangi impor bahan baku dan bahan modal yang dinilai membebani neraca pembayaran. Diharapkan, langkah ini bisa mengurangi tekanan terhadap rupiah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memperkirakan, proyek-proyek ini nantinya akan ditunda sekitar dua hingga tiga tahun ke depan.

"Jadi kita tidak membatalkan, tapi menunda, ada yang mungkin ditunda 2 tahun atau 3 tahun. Nantilah, pada saat sudah ada pasti kita jelaskan semuanya, ini kan belum selesai pembahasannya," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/9/2018).

Dia melanjutkan, proyek-proyek yang akan ditunda merupakan proyek PSN yang belum financial closing. Lama penundaan dipastikan tergantung kebutuhan dari proyek tersebut ke depannya.

"Ya nantilah, tidak dipatok harus yang mana, tapi intinya adalah PSN yang satu, belum financial close, tapi tetap kita review dia perlunya kapan, jangan sampai kelamaan nundanya nanti jadi masalah lagi," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menunda proyek PSN kelistrikan nasional sebesar 15.200 Megawatt (MW) dari proyek 35.000 MW. Proyek listrik yang ditunda tersebut merupakan proyek yang belum mencapai financial closing.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, proyek-proyek yang ditunda tersebut hanya proyek yang berlokasi di Pulau Jawa. Oleh karenanya, target rasio elektrifikasi pemerintah tetap 99 persen di 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya juga telah meminta PLN dan Pertamina untuk mengevaluasi proyek-proyek yang tinggi barang impor.

“PLN dan Pertamina diminta untuk melihat komponen impor dari proyek-proyek mereka. Karena ini adalah dua BUMN yang memiliki komponen impor barang modal yang cukup besar," kata Menkeu di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/8/2018)

Editor : Rahmat Fiansyah