Masyarakat Butuh Bepergian, Pengamat: Larangan Mudik Tahun Ini Tantangannya Lebih Berat

Shelma Rachmahyanti · Senin, 17 Mei 2021 - 14:13:00 WIB
 Masyarakat Butuh Bepergian, Pengamat: Larangan Mudik Tahun Ini Tantangannya Lebih Berat
Sejumlah pengunjung kecewa lantaran objek wisata Purbasari Purbalingga mendadak ditutup. (iNews/Catur Edi Purwanto)

JAKARTA, iNews.id – Pengamat kebijakan publik, Wijayanto Samirin, mengatakan larangan mudik tahun ini tantangannya lebih berat dibandingkan tahun lalu. Salah satu tantangannya adalah kebutuhan masyarakat untuk bepergian yang semakin mendesak.

Menurut dia,  kebijakan larangan mudik yang kembali diberlakukan pemerintah di tahun ini merupakan tindakan tepat. Hal itu untuk mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19 pascalibur hari raya keagamaan, seperti yang terjadi di India. Apalagi meskipun vaksinasi Covid-19 dilakukan secara masive, lonjakan kasus masih tetap terjadi. 

Akan tetapi, Wijayanto menilai, kebijakan larangan mudik di tahun ini memberikan tantangan lebih berat dibandingkan dengan larangan mudik pertama yang diberlakukan tahun lalu saat awal pandemi Covid-19. 

“Situasi sekarang agak lain, ada indikasi masyarakat kita mulai compration ya karena tertekan dalam waktu yang lama. Mereka menjadi melihat mudik atau bepergian itu merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Sehingga, tentu tantangannya justru lebih berat daripada tahun lalu,” ujar Wijayanto, dalam acara Market Review IDX Channel, Senin (17/5/2021).

Selain itu, lanjutnya, jarak tanggal sejak pengumuman larangan mudik dengan tanggal kebijakan tersebut direalisasikan itu terlalu dekat. Sehingga, ia menganggap hal tersebut sulit untuk diterima dengan cepat oleh masyarakat.

“Kita lihat satu hal yang paling sederhana, dari sejak tanggal diumumkan dengan tanggal diberlakukan kebijakan larangan mudik itu terlalu dekat. Sehingga, ini tidak memberi kesempatan kepada masyarakat untuk merespons. Tidak memberi kesempatan kepada Pemda dan instansi terkait untuk melakukan persiapan,” kata Wijayanto.

Oleh karena itu, pada pelaksanaan kebijakan itu banyak terdapat kekurangan di lapangan. Menurut dia, idealnya pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan larangan mudik tersebut empat sampai lima bulan sebelum.

“Jadi satu hari event seminggu atau sebulan saya rasa tidak cukup. Mereka (masyarakat) itu bukan mahasiswa satu kelas yang dengan mudah kita umumkan ‘minggu depan libur tidak usah masuk’, misalnya. Dari sisi time frame saja ini menurut saya tidak tepat begitu ya,” tutur Wijayanto.

Editor : Jeanny Aipassa