Mendag Terbitkan Aturan Baru Perdagangan Online, Begini Penjelasannya

JAKARTA, iNews.id - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan, revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 menjadi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 merupakan upaya pemerintah untuk mengatur perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Hal ini sekaligus mengikuti perkembangan perdagangan di platform digital yang begitu cepat.

"Jadi selama ini kan perkembangan perdagangan di platform digital begitu cepat, sehingga ada beberapa yang belum diatur, belum ditata, ini kita tata, kita atur," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Baca Juga

Purbaya Siapkan Sistem Baru Cegah Dana Daerah Menumpuk di Akhir Tahun

Zulhas menambahkan, di sejumlah negara memang ada yang melakukan pelarangan terhadap social commerce. Sementara, di Indonesia akan dilakukan pengaturan.

"Kalau ada beberapa negara lain kan melarang, kita tidak. Kita mengatur agar bukan persaingan bebas, tetapi persaingan yang fair dan adil, itu garis besar garis tebalnya," tuturnya.

Baca Juga

Gibran Ungkap Praktik TikTok Shop yang Bikin UMKM Lokal Sepi Pembeli

Dia juga menyebut, revisi Permendag 50/2020 dilatarbelakangi beberapa isu penting. Pertama, adanya peredaran barang yang tidak standar. Kemudian, adanya indikasi praktik perdagangan tidak sehat oleh pelaku usaha asing, dan masih lemahnya daya saing UMKM dan produk dalam negeri.

Baca Juga

TikTok Shop dan Seluruh Medsos Dilarang Jualan, Mendag: Tinggal Diundangkan

"Misalnya kalau offline itu kalau beauty harus ada POM-nya, harus ada SNI-nya, kalau makanan harus ada izin halalnya, yang lainnya tidak, tentu ini nggak fair satu diberlakukan satu tidak," ucapnya.

Selain itu, menurutnya, Equal Level of Playing Field pada ekosistem PMSE belum terwujud. Yang terkahir, munculnya model bisnis PMSE baru yang berpotensi mengganggu ekosistem PMSE sebelumnya.

Baca Juga

Ini 6 Aturan Jualan Online Terbaru di Revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020

"Tujuan penyusunan revisi permendag 50/2020 ini menjadi permendag 31/2023 menciptakan ekosistem e-commerce yang adil, sehat, bermanfaat, dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis," kata Zulhas.

Editor: Aditya Pratama