Mendag Zulhas Beberkan Alasan Belum Bayar Utang Rafaksi Minyak Goreng

JAKARTA, iNews.id - Masalah pelunasan selisih harga atau rafaksi minyak goreng tak kunjung usai. Berbagai jalan telah dilakukan oleh pengusaha ritel untuk mendapatkan hak pembayaran selisih harga.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, kendala pemerintah saat ini ada pada fatwa hukum Kejaksaan Agung yang membuat pihaknya bimbang.

MNC Media Gandeng DJP Gelar Sosialisasi Coretax, Tegaskan Pentingnya Aktivasi Akun

Menurutnya, sampai detik ini Kejaksaan Agung belum membeberkan berapa utang yang harus dibayarkan pemerintah kepada pengusaha minyak goreng. Sehingga pihaknya tak bisa sembarang menyetujui pengusaha ritel, yang mendesak selisih harga ini dibayarkan.

"Sebetulnya suratnya enggak jelas juga, tetapi ada suratnya. Kemendag ini kan peraturannya sudah enggak ada, tetapi fatwanya kurang terang, zaman sekarang ini khawatir, oleh karena itu kita hati-hati," ujar Zulhas saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Kemendag Panggil Aprindo dan Produsen Minyak Goreng Hari Ini, Bahas Utang Rafaksi Rp344 Miliar

Zulhas menambahkan, kendala berikutnya terdapat pada perbedaan nilai utang yang harus dibayarkan pemerintah kepada pengusaha minyak goreng. Menurut pengusaha minyak goreng, total selisih harga yang harus dibayarkan pemerintah sebesar Rp812 miliar.

Sedangkan, menurut catatan pemerintah dari hasil verifikasi yang dilakukan verifikator PT Sucofindo, utang pemerintah hanya Rp474,8 miliar.

Kemendag Panggil Pengusaha Ritel dan Produsen Minyak Goreng Pekan Depan, Bahas Utang Rafaksi Rp344 Miliar

Karena perbedaan itu, Mendag menggandeng Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk bisa menjadi auditor agar dapat memastikan berapa nilai utang yang harus dibayar pemerintah kepada pengusaha minyak goreng.

"Sekali lagi kami berkirim surat ke auditor negara BPKP dan BPK, mana yang harus dibayar, pertama saya dapat laporan Rp300 miliar terakhir Rp800 miliar, ini saya harus hati hati," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim juga sempat menyatakan bahwa pihaknya akan membayar utang rafaksi minyak goreng kepada peritel terbayarkan, meskipun hasil legal opinion (LO) Kejaksaan Agung nanti tidak sesuai yang diharapkan peritel.

"Kan kemarin ada dua opsi, kalau iya (perlu dibayar) maka akan dibayar. Kalau tidak, maka ada upaya lain sepanjang itu sudah ada keputusan," ucap Isy saat ditemui di Kantor Kemendag, Kamis (11/5/2023).

Isy menuturkan, jika hasil LO dari Kejaksaan Agung memiliki perbedaan angka antara yang diklaim oleh pengusaha ritel modern dengan yang semestinya dibayarkan, pihaknya akan mencari solusi lain.

Editor: Aditya Pratama