Menelisik Siasat Pupuk Indonesia Halau Ancaman Krisis Pangan Nasional 

JAKARTA, iNews.id - Masalah pupuk jangan disepelekan! Jika tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk mencukupi dengan harga yang terjangkau, maka 2023 menjadi tahun yang lebih suram. 

Penggalan kalimat itu diutarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di hadapan para pemimpin negara dengan perekonomian terbesar di dunia saat pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Selasa (15/11/2022) lalu. 

Baca Juga

Biaya Operasional Naik, Pengusaha Kapal Minta Menhub Sesuaikan Tarif Penyeberangan

50 hari menjelang pergantian tahun 2023, isu ketahanan pangan dan pasokan pupuk menjadi diskusi serius para pemimpin dunia di forum KTT G20 di Pulau Dewata. Perkaranya, dunia yang baru 'siuman' dari pandemi Covid-19 harus dihadapkan dengan rivalitas, perubahan iklim, dan konflik Rusia-Ukraina yang memberi pukulan keras bagi ketahanan pangan, energi, dan keuangan dunia, terutama negara-negara berkembang.

Ketegangan geopolitik di Eropa imbas konflik Rusia-Ukraina misalnya, membuat harga pangan dunia melonjak tinggi. Bahkan, dikhawatirkan makin memburuk dan menuju jurang krisis. 

Ketakutan ini beralasan karena Rusia dan Ukraina merupakan dua produsen pupuk kelas kakap dunia. Perang dua negara bertetangga ini sukses mengguncang sektor pertanian di nyaris semua negara karena menghambat distribusi bahan baku. 

Menurut data Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional atau International Food Policy Research Institute (IFPRI) mencatat, pada 2020, Rusia menyumbang 14 persen perdagangan urea secara global, 11 persen perdagangan fosfat, dan 41 persen perdagangan kalium. 

Kendati begitu, ketidakpastian ekspor pupuk dari Rusia dan Belarusia meningkat tajam sepanjang tahun lalu imbas perang, sanksi ekonomi, hingga gangguan di jalur perdagangan Laut Hitam. 

Jokowi mengatakan, invasi militer Rusia ke wilayah Ukraina membuat 48 negara berkembang masuk dalam kondisi rawan pangan dan menghadapi kondisi sangat serius. Konflik yang pecah sejak awal 2022, itu memicu gangguan pasar tanaman pangan dan pupuk utama, sehingga mengancam ketahanan pangan di banyak negara.

"Tingginya harga pangan saat ini dapat semakin buruk menjadi krisis, tidak adanya pasokan pangan. Kelangkaan pupuk dapat mengakibatkan gagal panen di berbagai belahan dunia, 48 negara berkembang dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi akan menghadapi kondisi yang sangat serius," ujar Jokowi dalam forum KTT G20 di Bali. 

"Selain itu, kita juga melihat tatanan dunia dan hukum internasional juga sedang diuji," tuturnya. 

Adapun, pupuk memegang peran vital di sektor pangan. Komoditas ini menjadi instrumen utama dalam produksi pertanian, baik kualitas maupun kuantitas. 

Kepala Negara memastikan kelangkaan pupuk mengakibatkan gagal panen atau menurunnya produktivitas, yang pada akhirnya membuat harga pangan naik 'gila-gilaan'. Di Indonesia, harga pupuk nonsubsidi sempat meroket 100 persen pada awal 2022 karena melonjaknya harga gas alam dunia, sebagai bahan baku utama dan sumber energi produksi pupuk. 

Pada pekan pertama Januari, harga pupuk urea per 50 kilogram (kg) tembus Rp500.000. Bahkan, di beberapa daerah naik dua kali lipat dari harga normal Rp265.000.

Padahal harga pupuk nonsubsidi jenis urea pada akhir 2020 masih di kisaran Rp265.000-Rp280.000 per 50 kg. Namun pada Oktober-November 2021 naik menjadi Rp380.000. 

Harga pupuk terus terkerek hingga mencapai Rp480.000-Rp500.000 pada Desember tahun yang sama. Di luar Jawa justru lebih mahal lagi, harganya tembus Rp600.000 per 50 kg.

Harga pupuk urea konsisten naik ketika memasuki pergantian tahun 2022 dan semakin tinggi pascapecahnya perang Rusia-Ukraina pada 24 Februari. Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat sesaat setelah invasi Rusia ke Ukraina atau periode 25 Maret 2022, harga pupuk urea di Indonesia melesat 242 persen. 

Tak hanya harga, pasokan bahan baku pupuk NPK saat itu juga terbatas akibat impor kalium dan fosfor terkendala.  

Indonesia merupakan ceruk pasar impor untuk kalium dengan jenis pupuk KCL, sekitar 30 persen kebutuhan raw material yang digunakan PT Pupuk Indonesia (Persero) atau PI disuplai dari Rusia dan Belarusia. Sedangkan fosfor, mayoritas dipasok dari Timur Tengah dan China. 

Akibat gangguan rantai pasok dan kekhawatiran atas ancaman krisis pangan di dalam negeri, Pupuk Indonesia membuka opsi impor bahan baku dari Timur Tengah. Penjajakan dilakukan dengan tiga negara, yakni Maroko, Yordania, dan Mesir. 

Perseroan juga mencari bahan baku dari negara tetangga, seperti Vietnam, Laos, Myanmar, dan negara Asia Tenggara (ASEAN) lainnya. Aksi korporasi ini penting demi mengantisipasi kekurangan bahan baku pupuk di dalam negeri selama periode tertentu. 

Perlu dicatat, sekalipun pasokan bahan baku pupuk NPK di Indonesia dua tahun lalu terbatas karena imbas perang, realisasi produksi dari Pupuk Indonesia sepanjang 2022 mencapai target, yakni 12 juta ton. Rinciannya, pupuk urea 8,5 juta ton, dan NPK 3,5 juta ton. 

Performa pasar pupuk di Tanah Air sendiri mulai stabil pada pertengahan 2023, di mana harga pupuk kembali ke posisi normal seiring membaiknya harga komoditas bahan baku di pasar global. Sejak saat itu, Pupuk Indonesia melakukan penyesuaian harga untuk pupuk nonsubsidi. 

Pasar pupuk di Indonesia kian membaik menjelang akhir tahun ini. Hal itu juga ditopang oleh produksi Holding Pupuk. Total produksi Pupuk Indonesia hingga September 2023 menyentuh 8,9 juta ton, dengan rincian 5,9 juta ton pupuk urea, 2,4 juta ton pupuk NPK, dan 0,6 juta ton pupuk jenis lain. Perusahaan sendiri menargetkan jumlah produksi sepanjang 2023 sebanyak 12,3 juta ton.

Realisasi pupuk bersubsidi yang disalurkan Pupuk Indonesia hingga 9 November tahun ini mencapai 5.304.041 ton, terdiri dari 3.131.509 ton untuk pupuk urea dan 2.172.533 ton pupuk NPK. 

Sedangkan alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah sebanyak 7,85 juta ton. Rinciannya, pupuk urea 4,64 juta ton, dan pupuk NPK 3,21 juta ton. Di sisi pasokan pupuk pun aman.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, stok pupuk bersubsidi dua kali lipat dari ketentuan stok minimum pemerintah. Tercatat per 10 November 2023, jumlah pupuk bersubsidi mencapai 1.366.525 ton. Volume ini setara 199 persen dari ketentuan stok minimum pemerintah sebanyak 422.020 ton. 

“Kalau untuk subsidi stok sudah dua kali lipat dari yang ditargetkan. Jadi pupuk siap, pupuk semua ada di kios-kios, stoknya dua kali lipat dari apa yang disyaratkan,” ujar Rahmad saat ditemui di Cikampek, Jawa Barat.

"Mencapai target, produksi justru karena ada kemunduran musim tanam, jumlah pupuk ini berlimpah. Ada hampir 1 juta ekstra pupuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini yang kemudian pada beberapa tahun lalu diizinkan dijual ke komersial," katanya. 

Meski pasar pupuk di dalam negeri tahun ini lebih cerah dibandingkan tahun lalu, pupuk pada dasarnya rentan terhadap guncangan perdagangan dan harga energi dunia. Bahkan, perang dan masalah global lainnya berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap ketahanan pangan nasional. 

Di Tanah Air, Rahmad mengaku masih banyak tantangan di bidang pertanian, baik lahan yang menyusut, kualitas tanah yang memburuk, hingga produktivitas petani yang menurun. Karena itu, untuk mengatasi kendala tersebut, perseroan tetap melakukan aksi-aksi strategis. 

"Itu semua menjadi sebuah persoalan yang tidak mungkin diselesaikan oleh satu organisasi saja. Ini harus diselesaikan dengan cara kolaboratif dan Pupuk Indonesia adalah perusahaan yang fokus pada agroinput, maka kita melalui inovasi dan budi daya pertanian, khususnya produksi pupuk, kita akan terus mendukung upaya pemerintah mencapai ketahanan pangan,” ucapnya.

Lantas, apa siasat Pupuk Indonesia menjaga pasokan pupuk agar tetap stabil dan aman? Artikel Ini menelisik strategi perusahaan untuk menghalau ancaman krisis pangan nasional.

Pupuk Indonesia menjadi salah satu perusahaan pelat merah yang bertanggung jawab menjaga dan mengawal ketahanan pangan nasional. Hal itu diwujudkan dengan meningkatkan kinerja bisnis dan daya saing perusahaan di pasar nasional dan internasional. 

Sebagai produsen pupuk terbesar di Asia, perseroan terus memperkuat posisinya dengan membangun dan memperbarui pabrik pupuk dalam satu kerangka teknologi mutakhir dan ramah lingkungan.  

Tujuan utama pembangunan dan pembaruan pabrik pupuk bukan saja soal transformasi bisnis, tapi lebih dari itu. Aksi-aksi yang ditentukan merupakan strategi jitu perusahaan untuk menjaga dan menghalau kemungkinan lain yang mengancam keamanan pangan di Indonesia. 

Tercatat, perseroan akan membangun satu pabrik baru di kawasan Industri Fakfak, Papua Barat hingga melaksanakan revitalisasi proyek Pabrik Pusri IIIB di Palembang, Sumatera Selatan. 

Pabrik Pupuk Fakfak

Pabrik baru milik Pupuk Indonesia di kawasan Industri Fakfak, Papua Barat, menjadi proyek strategis nasional (PSN) yang jadi fokus pemerintah saat ini. Peletakan batu pertama atau groundbreaking sudah dilakukan Presiden Jokowi pada 24 November 2023, setelah lebih dari 40 tahun absen pembangunan pabrik pupuk baru. 

"Mohon doanya, ini setelah lebih dari 40 tahun tidak ada pembangunan industri pupuk baru, kita akan mulai tahun ini membangun klaster baru di Papua Barat," kata Rahmad. 

Pabrik Pupuk Fakfak punya peran vital menjaga ketahanan pangan nasional. Keberadaannya sejalan dengan permintaan pasar yang terus tumbuh dan kebutuhan pupuk yang diperkirakan mencapai 6-7 juta ton pada 2030. 

Rahmad menyebut, pabrik baru ini akan dioperasikan PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), anak usaha Pupuk Indonesia. Pabrik ditargetkan berproduksi lima tahun mendatang atau pada 2028. 

Dari sisi kapasitas, Pabrik Pupuk Fakfak mampu menyediakan pupuk urea sebanyak 1,15 juta ton per tahun dan amonia sebesar 825.000 ton per tahun. Bahkan, digadang-gadang bisa memenuhi 70-80 persen atau sekitar 4,5-5 juta ton kebutuhan pupuk secara nasional ketika pabrik sudah beroperasi penuh. 

Dengan kemampuan itu, Rahmad meyakini pabrik tersebut bisa mengantarkan industri pupuk nasional menjadi yang terbesar di kawasan Asia Pasifik.

Pupuk Kalimantan Timur dipastikan mendapat jaminan pasokan gas bumi guna memenuhi kebutuhan pabriknya di Papua Barat, setelah Pupuk Indonesia menggandeng Genting Oil Kasuri Pte Ltd (GOKPL). Dari kerja sama itu, Pupuk Kaltim mengamankan sejumlah infrastruktur dasar, terutama fasilitas pasokan gas alam, yang akan dipasok dari Genting Oil Kasuri Pte Ltd.

Rahmad memastikan sumber gas yang dipasok untuk proyek diambil dari sumber gas yang telah disepakati, yakni Lapangan Asap, Merah, dan Kido (AMK) di Blok Kasuri, Papua Barat. Adapun volume pasokan gas berkisar 112,6 MMSCFD untuk pabrik amonia-urea, dan 109,3 MMSCFD untuk pabrik metanol.

Proyek klaster pupuk di Indonesia Timur ini memang mendapat perhatian serius pemerintah karena mempunyai multiplier effect atau dampak positif yang begitu besar. Tak mengherankan bila Pupuk Indonesia harus menggelontorkan investasi sekitar USD1 miliar atau setara Rp15,69 triliun untuk membangun pabrik baru. 

Berdasarkan kalkulasi perusahaan, potensi kontribusi pabrik terhadap pertumbuhan ekonomi domestik melalui porsi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai Rp10 triliun. Sementara sumbangisinya bagi pendapatan negara diperkirakan berada di angka Rp20 miliar per tahun dan Rp15 miliar untuk pendapatan pemerintah daerah (pemda) setempat. 

Kehadiran proyek strategis juga menjadi upaya perusahaan meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat. Pasalnya, selama durasi pembangunan atau masa puncak konstruksi, Pabrik Pupuk Fakfak mampu penyerapan 10.000 tenaga kerja baru dan 400 tenaga kerja ketika pabrik sudah beroperasi.

"Ini yang kami sebut dengan multiplier effect karena semangat kami tentu tidak untuk profit belaka, tapi juga bagaimana segala inovasi dan aktivitas kami bisa memberikan keberkahan bagi masyarakat. Selama durasi pembangunan proyek, kami memperkirakan penyerapan tenaga kerja 10.000 orang saat masa puncak konstruksi dan sebanyak 400 orang saat operasional," kata dia. 

Pabrik Pusri IIIB 

Meskipun Pupuk Indonesia tengah bertransformasi menjadi perusahaan petrochemical berskala global, fungsi dan peran perusahaan sebagai penopang ketahanan pangan nasional tetap dipertahankan. Ini dibuktikan melalui pembaruan pabrik Pusri IIIB di Palembang. 

Keberadaan pabrik Pusri IIIB akan menggantikan pabrik lama, yaitu Pusri III dan IV yang dikelola anak usaha, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri Palembang). Revitalisasi itu suatu keniscayaan lantaran pabrik lama di Palembang sudah tergolong jadul alias tua. 

Rahmad memandang, cara terbaik menopang ketahanan pangan nasional adalah dengan melakukan efisiensi pada operasional pabrik melalui penerapan teknologi terbaru.

Saat ini, Pupuk Indonesia menempati peringkat enam perusahaan pupuk di dunia. Dengan meningkatnya efisiensi, Rahmad berharap bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi, termasuk bersaing di pasar regional maupun internasional.

Pabrik Pusri IIIB nantinya menggunakan teknologi low energy atau rendah energi agar bisa memberikan efisiensi dan ramah lingkungan. Melalui teknologi, Pusri Palembang dapat menurunkan konsumsi bahan baku berupa gas sebesar 13 MMBTU per ton atau mampu menghemat biaya gas mencapai Rp1,1 triliun per tahun. 

"Jadi ini konteksnya menjaga ketahanan pangan nasional karena sebagaimana kita ketahui, pabrik-pabrik yang kita miliki ini masih ada beberapa yang tua, tapi yang tua ini tentu tidak bisa dipertahankan karena tidak mungkin kita menopang ketahanan pangan nasional, tapi tidak efisien. Dalam konteks itu, kita perlu meningkatkan efisiensi," tuturnya.

Tak hanya itu, kapasitas produksi Pabrik Pusri IIIB mampu menghasilkan 445.500 ton amonia dan 907.500 ton urea per tahun. Di sisi penggunaan energi, pabrik menggunakan teknologi low energy dengan rasio konsumsi energi untuk produksi urea 22 MMBTU per ton dan amonia 32,89 MMBTU per ton. Pabrik ini ditargetkan beroperasi secara komersial pada 2027. 

Estimasi nilai investasi dalam proyek ini mencapai Rp10,5 triliun, termasuk owner cost, dengan masa konstruksi sekitar 40 bulan sejak dibangun pada November 2023. 

Pendanaan Pusri IIIB juga berasal dari kredit sindikasi investasi perbankan, terdiri dari delapan perbankan nasional, di mana PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BNI sebagai agen fasilitas dan PT Bank Mandiri Tbk selaku agen jaminan. Adapun nilai kredit investasi yang digelontorkan mencapai Rp9,31 triliun.

"Efisiensi menjadi salah satu manfaat, tapi manfaat yang terbesar, yaitu memastikan ketersediaan pupuk di Indonesia. PI ini sekarang kita pada posisi sanggup memenuhi kebutuhan urea dalam negeri. Nah, itu akan kita pertahankan terus," ujarnya.

Revitalisasi pabrik juga diyakini berdampak positif terhadap perekonomian daerah dan nasional. Pasalnya, proyek ini akan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, serta peluang ekonomi lainnya.

Katalisator Ketahanan Pangan Indonesia

Menelisik peran Pabrik Pupuk Fakfak dan Pabrik Pusri IIIB di Palembang, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan, keberadaan kedua fasilitas produksi pupuk menjadi salah satu determinan atau menentukan ketersediaan pangan di Indonesia, khususnya di daerah tempat pabrik beroperasi.

Dengan kemampuan produksinya, Said menilai, akan mendorong kedaulatan pangan di dalam negeri, kendati ketahanan pangan nasional tidak semata diukur oleh ketersediaan pasokan pupuk semata. 

“Tentu dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional walaupun faktor produksi dan ketahanan pangan tidak hanya dipengaruhi oleh pupuk,” papar Said kepada iNews.id.

Sebagai komponen penting dalam proses budidaya, terutama pada wilayah dan sentra produksi pangan, kebutuhan akan pupuk tak terelakkan. Said mencatat, ketergantungan sektor pertanian pada pupuk kimia sudah sangat tinggi, sehingga kemampuan dan produktivitasnya sangat ditentukan oleh ketersediaan pupuk. 

“Apalagi pada wilayah dan sentra produksi pertanian kebutuhan akan pupuk terutama kimia sintetis sudah tidak bisa dielakkan, kenapa? Karena ketergantungan pada pupuk kimia sudah sangat tinggi, produksi sangat ditentukan oleh pupuk,” ucap dia. 

Pembangunan pabrik pupuk di sentra produksi pangan menjadi satu keharusan bagi Pupuk Indonesia. Pasalnya, potensi lahan terus dikembangkan dan dimanfaatkan pemerintah. 

Papua Barat misalnya, terus digodok menjadi kawasan produsen utama komoditas pertanian di Indonesia timur. Di daerah ini terdapat 11.000 hektare (ha) tanaman jagung dan 7 juta ha tanaman pangan dan hortikultura yang harus dioptimalkan. 

Sementara di Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah pelaksanaan program Food Estate atau lumbung pangan nasional. Program strategis pemerintah pusat ini menyasar lima kabupaten dengan luas lahan mencapai 92.279 ha. Ini menjadi rancangan untuk membangun sistem pengembangan pertanian dari hulu hingga hilir.

Tak hanya itu, Said menyarankan agar Pupuk Indonesia terus mengawasi distribusi pupuk setelah Pabrik Pupuk Fakfak dan Pabrik Pusri IIIB di Palembang rampung dikerjakan. Menurutnya, masih ada kendala soal waktu distribusi, jumlah, jenis, dan penerima pupuk di tataran akar rumput. 
 
“Optimalisasi pabrik yang ada, yang dekat dengan penggunanya dapat dipilih dan disertai dengan pengawasan dan perbaikan tepat waktu distribusi jumlah dan lain-lain juga menjadi hal utama,” ujar Said. 

Adapun Pupuk Indonesia sebagai holding BUMN pupuk memiliki lima perusahaan produsen pupuk yang tersebar di Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Anak perusahaan ini terdiri dari PT Pupuk Iskandar Muda, Pupuk Sriwidjaja Palembang, Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, dan PT Petrokimia Gresik.

Pada 2022 lalu, kelima perusahaan tersebut menghasilkan total 14.012.500 ton pupuk per tahun yang terdiri dari pupuk NPK, SP-36, urea, ZA, dan ZK, serta menghasilkan produk nonpupuk seperti amoniak, asam fosfat, asam sulfat sebanyak 8.694.000 ton per tahun.

Editor: Aditya Pratama