Tegakkan Birokrasi Bersih, Sri Mulyani: Tak Ada Setan dan Tuyul yang Membolakbalikkan Hati

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mendorong jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menegakkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 

Menurut dia, hal itu dapat menjadi bukti bahwa jajaran Kemenkeu bebas dari tindak pidana korupsi dan tidak ada setan atau tuyul yang membolakbalikkan hati mereka.

Baca Juga

Menperin Siapkan Program Restarting Industri Kecil Terdampak Bencana

"Saya berterima kasih kepada anda semuanya yang walaupun statusnya belum WBK WBBM tapi secara esensi melakukan WBK dan WBBM. Saya di sisi lain merasa terluka kalau ada yang WBK WBBM terus ada yang ditangkap gara gara korupsi. Itu yang menjadi bukti bahwa kalau kita sudah mencanangkan wilayah vebas korupsi dan wilayah birokraksi bersih melayani, tak ada setan atau tuyul yang membolakbalikkan hati kita," kata Sri Mulyani. 

Pernyataan itu, disampaikan Sri Mulyani pada Puncak Peringatan Hakordia Kemenkeu Tahun 2022 bertajuk "Integritas Tangguh, Pulih Bertumbuh" secara virtual di Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Baca Juga

Sri Mulyani Ungkap 4 Alasan Naikkan Cukai Hasil Tembakau

Menurut dia, jajaran Kemenkeu harus selalu menjaga integritas agar terbebas dari godaan setan dan tuyul untuk melakukan tindak pidana korupsi. Integritas pegawai Kemenkeu sebagai abdi negara yang mengurus dan mengelola keuangan negara sangat penting untuk meredam korupsi.

"Anda semua perlu menjaga integritas, agar bersih dan terhindar dari korupsi karena selalu ada 'setan dan tuyul' alias godaan-godaan menggiurkan untuk melakukan korupsi," ujar Sri Mulyani. 

Baca Juga

Sri Mulyani: Ada Aset Negara Rp1.464 Triliun yang Perlu Dikelola saat Pindah ke IKN

Dia juga berharap agar unit kerja yang sudah memegang predikat wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) bisa merealisasikan status tersebut dalam pekerjaannya sehari-hari. 

Maka dari itu, dia kembali berpesan agar jajaran unit kerja yang sudah memegang status WBK dan WBBM bisa menjaga plakat tersebut. 

"Jadi jangan sampai sudah WBK dan WBBM sudah ada plakatnya, tapi bekerjanya business as usual," ungkap Sri Mulyani.

Dia mencatat bahwa ada sekitar 414 unit kerja Kementerian Keuangan yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Sementara itu, 212 unit kerja belum mendapatkan predikat zona integritas tersebut dari Kementerian Pendayagunaan Aparat dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

"Bagi yang belum dapat WBK dan WBBM, bukan berarti ada korupsi menjalar di sana. Dari angka 212 yang belum dapat WBK dan WBBM, Anda harus menunjukan tata kelola yang juga bersih," tutur Sri Mulyani.

Editor: Jeanny Aipassa