Menkeu Ungkap Realisasi APBN Hingga November 2022 Capai Rp876 Triliun

Anggie Ariesta ยท Kamis, 01 Desember 2022 - 12:46:00 WIB
Menkeu Ungkap Realisasi APBN Hingga November 2022 Capai Rp876 Triliun
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat mendampingi Presiden Joko Widodo menyerahkan DIPA 2023 kepada Menteri Pertahanan, Pravowo Subianto, di Jakarta, Kamis (1/12/2022). (Foto: dok iNews)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan realisasi APBN hingga November 2022 tercatat mencapai Rp876 triliun. Realisasi tersebut mencapai 78,2 persen dari APBN 2022 pemerintah pusat yang sebesar Rp1.119,5 triliun. 

Menurut dia, jika seluruh Kementerian/Lembaga melakukan belanja sampai akhir tahun, dengan realisasi mencapai 96 persen sama seperti pada Desember 2021, maka APBN yang akan dicairkan pada Desember 2022 sebesar Rp203 triliun dari belanja pusat

Sementara untuk belanja daerah yang mencapai Rp1.196 triliun, realisasi per November 2022 adalah Rp818 triliun atau 68,2 persen. 

Apabila mengikuti pola tahun lalu dimana realisasi APBD mencapai 93 persen, maka pada bulan Desember 2022 akan dicairkan dari APBD sebesar Rp294 triliun. 

"Sehingga total operasi APBN dan APBD untuk perekonomian akan mencapai Rp537,2 triliun untuk bulan Desember ini," kata Sri Mulyani, dalam Keterangan Pers seusai acara Penyerahan DIPA dan TKDD 2023, di Kantor Presiden, Kamis (1/12/2022).

Dia mengungkapkan, pemerintah akan terus mendukung Kementerian/Lembaga melaksanakan APBN 2022 sebagai cara untuk terus meningkatkan momentum pemulihan ekonomi, namun tetap harus akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian. 

Menkeu juga mengingatkan Kementerian/Lembaga dan Pemda untuk mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar APBN 2023 harus dipakai untuk fokus utama, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) hingga pengembangan ekonomi hijau.

Dia menyampaikan, belanja negara juga difokuskan pada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi dan pengembangan ekonomi hijau termasuk pembangunan IKN.

"Kita juga terus memperluas dan memperkuat dan mereformasi jaring pengaman sosial seperti yang disampaikan oleh bapak presiden dengan memperbaiki dan memperbarui data-data kemiskinan masyarakat rentan melalui survey register ekonomi dan sosial," ungkap Sri Mulyani 

Adapun layanan kepada masyarakat terus ditingkatkan dengan reformasi di birokrasi dan reformasi di tingkat Kementerian/Lembaga. Untuk tahun 2022 ini yang sekarang sudah mendekati bulan terakhir, pihak Kementerian Keuangan juga melihat bahwa untuk belanja negara 2022 harus diselesaikan.

Sedangkan untuk 2023, Sri Mulyani berharap para Kementerian/Lembaga dan juga pemerintah daerah sudah mulai bisa menyiapkan pelaksanaan secara dini, sehingga APBN pada awal tahun juga bisa langsung dilaksanakan dan memberi manfaat pada masyarakat dan mengurangi risiko global yang cenderung melemahkan perekonomian secara keseluruhan.

Pada APBN 2023, pemerintah dan DPR sepakat menganggarkan belanja negara senilai Rp3.016,17 triliun. Angka tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp2.246,45 dan TKD Rp814,71 triliun.

Editor : Jeanny Aipassa

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel:




Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda